Dirjen PAS : Penambahan Sipir Terkendala Restu Kemenpan

Share:
Sipir Jakarta – Niat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menambah sipir terkendala persetujuan Badan kepegawaian Negara, BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB. Dirjen Pemasyarakatan di Kemenkumham Handojo Sudrajat mengatakan permintaan penambahan sipir telah diajukan sejak beberapa waktu lalu. Menurutnya, penambahan jumlah sipir sangat mendesak untuk mengurangi kasus narapidana kabur. (baca : Di Pontianak 16 Sipir Awasi 200an Napi)  Kasus narapidana kabur akibat minimnya sipir terakhir terjadi pekan lalu di Penjara Lhokseumawe, Aceh.
“Proses penambahan pegawai kan tidak mudah, harus persetujuan BKN harus persetujuan Menpan. Kita hanya bisa mengusulkan, itu juga harus melalui Sekjen Kemenkumham. Ya memang prosedurnya tidak mudah,” ujar Handoyo saat dihubungi KBR68H.
Sejak awal Januari, belasan narapidana di Penjara Lhokseumawe kabur.Kepala Penjara kelas IIA Lhokseumawe, Liosabetha Hardiarto menyatakan kaburnya napi-napi tersebut karena kurangnya fasilitas yang memadai dan penjagaan sipir yang minim pasca aksi pemabakaran beberapa waktu lalu. Dipenjara itu tercatat ada 384 narapidana.

Sumber : portalkbr.com

Dirjen PAS : Penambahan Sipir Terkendala Restu Kemenpan | INFO_PAS | 4.5

Berita Lainnya