GLOSSARIUM

DAFTAR ISTILAH PEMASYARAKATAN

ISTILAH BAKU

A

ISTILAH PENGERTIAN
Abolisi Penghapusan tuntutan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana. (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)
Acara (Persidangan) (1) Prosedur; (2) Panduan dan tata cara dalam suatu proses persidangan di pengadilan. (Sumber: Glossary Mahkamah Konstitusi)
Adil (1) Sama berat;  tidak berat sebelah; tidak memihak; (2) Berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; (3) Sepatutnya; tidak sewenang-wenang. (Sumber: Kamus Istilah Hukum Putri Susanti)
Adjudikasi Adjudikasi adalah proses dan tahap dalam peradilan pidana yang meliputi pemeriksaan perkara di pengadilan hingga tahap pembacaan putusan pengadilan. (Sumber: Pasal 1 Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Laksana Balai Pemasyarkatan)
Admisi Orientasi Dikenal pula dengan istilah Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling). Pada proses ini Pembimbing Kemasyarakatan dapat berperan menjelaskan tahap-tahap yang akan dilalui saat menjalani hukuman dalam lapas dan hak-hak yang dimiliki dalam pembinaan seperti PB, CB, CMB, hingga pada tahap akhir pada pembimbingan dan program perlakuan berkelanjutan setelah bebas. (Sumber: Permen No. M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan)
Administrasi Pembimbing Kemasyarakatan Adalah metode dalam praktek Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai proses penyelenggaraan dan pelaksanaan usaha kerjasama sekelompok orang yang terorganisir dan terkoordinir dengan baik, dengan menggunakan sumber fasilitas yang ada untuk memberikan pertolongan kepada Klien Pemasyarakatan (individu, kelompok, masyarakat) agar dapat meningkatkan fungsi sosialnya dan taraf hidupnya. (Sumber: Buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 16: Bapas Klas I Jakarta, 2009).
Advokasi Seperangkat kegiatan yang ditargetkan dan diarahkan pada pembuat kebijakan agar dapat mendukung isu kebijakan tertentu. Advokasi dapat pula berarti menyampaikan pesan kepada orang lain untuk menghasilkan pemahaman masyarakat yang lebih luas tentang permasalahan dan isu-isu lain, perubahan dalam kebijakan, undang-undang, dan pelayanan. Kegiatan advokasi dapat melibatkan aksi di semua tingkatan, secara lokal maupun melalui perwakilan lembaga-lembaga pembuat kebijakan Nasional. (Sumber: Pusat pencegahan Lakhar BNN. Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Rutan. 2009. Jakarta: BNN. Hal 5)
Advokat   pengacara, konsultan hukum yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. (Sumber: UU No.18 Tahun 2003 tentang advokat) (1) orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan; penegak hukum yang bebas dan mandiri; (2) Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum setelah mengikuti pendidikan khusus, lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat, dan magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat; (3) Suatu pekerjaan (hukum) berdasarkan keahlian untuk melayani masyarakat secara independen dengan batasan kode etik dari komunitasnya. (Sumber: Kamus Istilah Hukum Putri Susanti)
Aftercare Pada dasarnya adalah suatu bentuk kerja sosial untuk kasus tertentu/social casework. Aftercare mengharuskan adanya kerja tim dari dalam lembaga yang menahan pelaku, upaya intensif dari masyarakat/komunitas, dan kerja orang-orang yang mendapat pelatihan kerja sosial satu kasus tertentu/social casework di lembaga penahanan dan di masyarakat. Pemikiran aftercare berkembang di Inggris dan Wales saat kebutuhan pendampingan dan penanganan pasca pemenjaraan muncul. (Sumber: Advisory Council on the Treatment of Offenders -yang dikutip dalam buku Analisis situasi Anak yang berhadapadan dengan hukum di Indonesia, UNICEF-Pusat Kajian Kriminolog FISIP VI: Jakarta, Hal 53)
Alat Bukti Yang Sah Adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. (Sumber: Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP)
Alibi Adalah ketidakhadiran tertuduh pada saat dan di tempat kejahatan atau pelanggaran sedang dilakukan. (Sumber: Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, 1969, Jakarta: Pradnya Paramita. Hal 8)
Alternative Punishment Alternative Punishment  merupakan bentuk pidana alternatif yang tidak melalui proses peradilan pidana. Jadi alternative punishment merupakan bentuk pidana alternatif berupa pengalihan perkara dari Sistem Peradilan Pidana.
Aman Sentosa, tentram, damai, tidak berbahaya. (Sumber: KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia))  
Amar Amar adalah pokok suatu putusan pengadilan, yaitu setelah kata-kata memutuskan atau mengadili atau juga disebut diktum (bagian dari isi putusan pengadilan yang berisi pertimbangan hukum) (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)
Amnesti Penghapusan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing) Pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh Kepala Negara kepada seseorang atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana tertentu. (Sumber: KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia))
Anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Sumber: Pasal 1 (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
Anak Nakal Anak Nakal adalah : Anak yang melakukan tindak pidana; atauAnak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. (Sumber: Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. (Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA)
Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan  tindak pidana. (Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA)  
Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.   (Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA)  
Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang  pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. (Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA)
Aparat Kepolisian Aparat kepolisian atau anggota kepolisian yang selanjutnya disebut dengan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Sumber: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)
Arbitrase Penyelesaian sengketa bidang hukum perdata di luar lembaga peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dilakukan oleh arbiter/wasit oleh dewan yang mandiri (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)
Arbitrase Ad Hoc   Arbitrase Ad Hoc adalah badan arbitrase yang tidak permanen atau juga disebut Arbitrase Volunter. Badan arbitrase ini bersifat sementara atau temporer karena dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu sesuai kebutuhan saat itu dan setelah selesai tugasnya, maka badan ini bubar dengan sendirinya. Arbitrase Ad Hoc dikenal juga dengan istilah arbitration appointed for each case yang artinya arbiter yang ditunjuk untuk kasus tertentu untuk satu kali penunjukan. Wewenang dan fungsinya hanya dalam satu kasus tertentu, tidak mutlak. (Surnber: Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958)   Pada prinsipnya, arbitrase ad hoc tidak terikat dengan salah satu badan arbitrase. Para arbiternya dapat dipilih dan ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak yang bersengketa (setelah sengketa terjadi). (Surnber: M. Yahya Harahap. Arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika. 2006)
Arbitase Institusional Arbitrase Institusional yaitu arbitrase yang sifatnya permanen atau melembaga, yakni suatu organisasi tertentu yang menyediakan jasa administrasi yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedur sebagai pedoman bagi para pihak, dan pengangkatan para arbiter. Badan Arbitrase Institusional yang bertaraf internasional antara lain (Emirzon, 2000, hal. 115): The  International   Centre for Settlement  of Investment  Dispute (ICSID)United Nations Commision on International Trade Law (UNCITRAL)Court of Arbitration of International Chamber of Lawa (ICC)   Arbitrase Institusional (Institutional Arbitration) merupakan lembaga atau badan yang bersifat permanen, disebut juga permanent arbitral body. Konvensi New York 1958 secara kukuh menempatkan arbitrase sebagai mahkamah yang memiliki kewenangan absolute dalam menyelesaikan dan memutus berbagai bentuk sengketa (bagi pihak-pihak yang telah membuat persetujuan). (Sumber: Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958)
Asas Legalitas Tidak ada tindak pidana jika belum ada undang-undang pidana yang mengaturnya lebih dahulu.
Asimilasi Proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat. (Sumber: Permen Kumham No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, CMK, PB, CMB dan CB)
Assessment Kebutuhan Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien pemasyarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya. (Permen Hukum dan HAM RI No.12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan)
Assessment Risiko Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasyarakatan. (Permen Hukum dan HAM RI No.12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan)

B

ISTILAH PENGERTIAN
BA-8 Surat salinan putusan pengadilan Berita acara pelaksanaan putusan pengadilan         (Sumber: Kamus Hukum Online)
Bahan Peledak Semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan. (Sumber: Pasal 1 butir 12 Perpu No. 1 Tahun 2002)  
Balai Lelang   Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang (Sumber: Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang)
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan (Sumber: UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. (Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA)
Balai Pertimbangan Pemasyarakatan (BPP) terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya dan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteriadalah Badan Penasehat Menteri yang bersifat non struktural di bidang pemasyarakatan dan bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan. (Sumber: Kepmen Hukum dan Perundang-Undangan RI No: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan)
Banding Hak terdakwa atau juga hak penuntut umum untuk memohon agar putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi. (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing) Banding adalah pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi (dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi)
Bantuan Hukum Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. (Sumber: UU No.16 Tahun 2001 tentang Bantuan Hukum) Pelayanan jasa pemberian bantuan hukum melalui penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas atau Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum lainnya untuk membela perkara masyarakat yang kurang mampu yang ingin memperoleh keadilan di pengadilan. (Sumber: Pasal 1 (13) Permen Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006) Jasa hukum yang diberikan advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. (Sumber: Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat)
Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Pro Bono) Jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. (Sumber: pasal 1 ayat (3) PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma)
Bantuan Hukum dan Penyuluhan Upaya persiapan pemberian bantuan hukum atau kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum, memberikan pelayanan rohani dan jasmani serta mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan. (Sumber: Juklak Nomor. E.76-UM.01.06 Tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Hal. 3)
Barang Bukti Adalah benda/barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Atau benda/barang yang menjadi tujuan suatu tindak pidana. Atau benda/barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana. Atau benda/barang yang tercipta/hasil dari suatu tindak pidana. Atau benda/barang berupa informasi dalam arti khusus. Dalam KUHAP Pasal 39 (1), barang bukti yaitu : Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagi hasil dari tindak pidana;Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan dalam penjelasan KUHAP pasal 46 ayat 1, barang bukti didefinisikan benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan.   Benda/barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya. (Sumber: Sudarsono, Kamus Hukum, Cet.2. Jakarta: Rineka Cipta.1999. Hal.47)   Barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik, atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai bukti di sidang pengadilan. (Sumber: Ansori Hasibuan. Syarifuddin Petenasse, Ruben Ahmad. Hukum Acara Pidana. Bandung: Angkasa.1990.hal.130)
Barang Rampasan/ Barang Rampasan Negara (disingkat baran) Barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:dimusnahkan;dilelang untuk negara;diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan; dandiserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain. (Sumber: Permen No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983)   Barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:dimusnahkan;dilelang untuk negara;diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan;diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain.dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan;ditanam dalam tanah; danditenggelamkan ke dalam laut sehingga tidak bisa diambil lagi. (Sumber: Pedoman Tata Cara dan Teknik Identifikasi Basan dan Baran, Ditjen PAS, 2012)
Barang Temuan Barang-barang hasil temuan yang diduga berasal dari tindak pidana dan setelah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. (Sumber: Pengelolaan Barang Sitaan, Sie Infokum-Ditama Binbangkum)
Basan dan Baran Berbahaya Barang yang bersifat berbahaya yang terdiri dari bermacam-macam benda atau barang yang mempengaruhi atau dapat merusak barang atau benda disekitarnya juga berbahaya terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta membutuhkan penanganan khusus. (Sumber: Pedoman Tata Cara dan Teknik Identifikasi Basan dan Baran, Ditjen PAS, 2012)
Basan dan Baran Berharga Barang yang bersifat berharga yang terdiri dari bermacam-macam benda atau barang yang tidak merusak benda disekitarnya dan mempunyai nilai ekonomis/nilai jual yang relatif tinggi. (Sumber: Pedoman Tata Cara dan Teknik Identifikasi Basan dan Baran, Ditjen PAS, 2012)
Basan dan Baran Hewan Basan dan baran hewan yang terdiri dari bermacam-macam jenis hewan baik yang hidup di dalam air, udara maupun di darat dengan memperhatikan kondisi fisik,gerak dan perilaku, faktor umur serta kegunaan/manfaat hewan tersebut. (Sumber: Pedoman Tata Cara dan Teknik Identifikasi Basan dan Baran, Ditjen PAS, 2012)
Basan dan Baran Terbuka Barang yang bersifat terbuka yang terdiri dari bermacam-macam barang atau benda yang ukurannya relatif besar, dan tahan terhadap perubahan suhu, udara dan debu.(Sumber: Pedoman Tata Cara dan Teknik Identifikasi Basan dan Baran, Ditjen PAS, 2012)
Basan dan Baran Tumbuhan Basan dan baran tumbuhan yang terdiri dari bermacam-macam jenis tumbuhan baik yang hidup di dalam air, maupun di darat dengan memperhatikan kondisi dan keaslian fisik, serta nama dan jenis tumbuhan tersebut. (Sumber: Pedoman Tata Cara dan Teknik Identifikasi Basan dan Baran, Ditjen PAS, 2012)
Basan dan Baran Umum Barang yang bersifat umum yang terdiri dari bermacam-macam benda atau barang yang mempunyai faktor cepat terkontaminasi, bersifat peka, sensitif terhadap debu, air dan tidak merusak benda disekitarnya. (Sumber: Pedoman Tata Cara dan Teknik Identifikasi Basan dan Baran, Ditjen PAS, 2012)
Batal Demi Hukum Kebatalan yang terjadi berdasarkan undang-undang, berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi. (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing) Suatu kondisi dimana putusan hakim dinyatakan batal demi hukum. Misalnya ketika hakim memutuskan perkara anak tanpa mendapat rekomendasi dari petugas pemasyarakatan (peneliti Kemasyarakatan), maka putusan hakim tersebut dinyatakan batal demi hukum. (Sumber: Dindin Sudirman. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI. 2007. Hal 12)
Bebas Murni Bebas dari lapas tanpa mendapatkan remisi, PB, CMB (Sumber: Kamus Hukum Online)
Beijing Rules Atau dikenal dengan nama lain Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice merupakan peraturan-peraturan minimum standar PBB mengenai Administrasi Peradilan bagi anak. Aturan ini mendorong, penggunaan diversi sehingga anak terhindar dari penggunaan proses peradilan formal dan diarahkan memanfaatkan mekanisme berbasis masyarakat setempat. Aturan ini juga berisikan prosedur bagi pihak yang berwenang sebelum melakukan tindakan terhadap anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Selanjtnya aturan ini memuat pertimbangan berdasarkan kehati-hatian sebelum mencabut kebebasan anak, pelatihan khusus bagi seluruh pegawai yang menangani kasus anak, pertimbangan melepaskan anak dari penahanan.
Benda Setiap benda dan setiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik dan segala sesuatu yang dapat di-HAKI atau dijadikan obyek hak milik. (Sumber: Pasal 499 KUH Perdata)
Benda Sitaan/Benda SitaanNegara (disingkat Basan) Benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. (Sumber: Pasal 1 Angka 4 PP No. 27 Tahun 1983) Benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan. (Sumber: Permen No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983)
Berita Acara Pemeriksaan Laporan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi, surat, dan barang bukti lainnya dalam pemeriksaan suatu tindak pidana (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing) Pencatatan dari hasil pemeriksaan verbalisan atas suatu perkara pidana, baik berisi keterangan saksi maupun keterangan tersangka tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. BAP sebagai hasil pemeriksaan pihak penyidik, baik terhadap saksi maupun tersangka, tidak lebih dari sekedar pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan. Apa yang tertulis di dalam BAP tidak menutup kemungkinan berisi pernyataan-pernyataan tersangka yang timbul karena situasi psikis, kebingungan, atau bahkan keterpaksaan disebabkan siksaan.
Berita Acara Perkara Suatu akta otentik, yang dalam taraf penyidikan dibuat oleh petugas penyidik dan dalam sidang dibuat oleh panitera pengadilan, yang memuat keterangan mengenai peristiwa pidana yang memungkinkan penuntutan terhadap tersangka (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Berkas-Berkas Pembinaan File narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memuat penelitian kemasyarakatan, kartu pembinaan, medical record, dan laporan atau keterangan lain yang berkaitan dengan program pembinaan yang bersangkutan. (Sumber: Penjelasan Pasal 46 ayat (2)(b) PP No. 31 tahun 1999)
Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) Satu perkara yang telah diputus oleh hakim, serta tidak ada lagi upaya hukum yang lebih tinggi. (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)  
Berkelakuan Baik adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin  yang tercatat dalam buku register F dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik. (Sumber: Permen Kemenkumham No.21 tahun 2013)
Berlaku Menunjukkan kapan suatu peraturan perundang-undangan telah mengikat masyarakat seacara umum sehingga dapat mulai diterapkan. (Sumber: Glossary Mahkamah Konstitusi)
Bersaksi Memberi keterangan di depan sidang. (Sumber: Glossary Mahkamah Konstitusi)
Bimbingan Bakat Usaha menyalurkan dan mengembangkan kecakapan alami yang dimiliki Tahanan yang dilaksanakan di dalam Rutan dan yang bersifat produktif. (Sumber: Petunjuk Pelaksanaan No. E.76-UM.01.06 Tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan- Departemen Kehakiman RI. Hal 22)
Bimbingan Kegiatan Suatu kegiatan yang meliputi usaha menyalurkan dan mengembangkan bakat dan keterampilan serta pengeloalaan hasil karya tahanan. (Sumber: Petunjuk Pelaksanaan No. E.76-UM.01.06 Tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan- Departemen Kehakiman RI. Hal 3)
Bimbingan Kelompok (Group Work) Adalah metode dalam praktek PK yang digunakan untuk membantu individu mengembangkan/menyesuaikan diri dengan kelompok/lingkungan teman-temannya dengan kondisi-kondisi tertentu, atau membantu kelompok mencari tujuannya. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimhingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 14: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Bimbingan Keterampilan Penyaluran dan pengembangan minat Tahanan untuk mengikuti keterampilan. (Sumber: Petunjuk Pelaksanaan No. E.76-UM.01.06 Tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan- Departemen Kehakiman RI. Hal 22)
Bimbingan Klien Semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien Pemasyarakatan di luar tembok (extramural treatment). (Sumber: Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)
Bimbingan Perseorangan (case work) Adalah Metode dalam praktek PK yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka langsung [face to face) yaitu relasi yg terjadi antara PK dengan seorang penerima pelayanan atau sebuah keluarga. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hai. 14: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Birokrasi Prosedur yang harus diikuti dalam mengurus sesuatu hal baik dengan pelayanan publik atau tidak (misalnya izin, pengurusan identitas diri, dll) pada lembaga atau departemen pemerintah. Birokrasi juga berarti institusi yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari ‘terpisah’ dari kekuasaan eksekutif yang menguasai dan mengawasinya dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. (Sumber: Glossary Mahkamah Konstitusi)Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatanBirokrasi sering melupakan tujuan pemerintah yang sejati, karena terlalu mementingkan cara dan bentuk. Ia menghalangi pekerjaan yang cepat serta menimbulkan semangat menanti, menghilangkan inisiatif, terikat dalam peraturan yang rumit dan tergantung pada perintah atasan, berjiwa statis dan karena itu menghambat kemajuan. Birokrat : Pegawai yang bertindak secara birokrasi atau seorang anggota birokrasi.       (Sumber: Glossary Ham)  
Boot Camp Kamp hunian dengan kapasitas 50 orang dan menjalankan program-program bagi narapidana yang telah disiapkan menjalani rehabilitasi. Boot camp diterapkan justru bergaya militer dengan disiplin yang ketat serta dengan berbagai kegiatan-kegiatan fisik. (Sumber: Direktorat jenderal Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2009. : 21)Boot camp atau terkadang disebut juga dengan shock incarceration merupakan program yang di dalamnya diterapkan gaya militer. Selain melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya semi militer, program ini mengajarkan nilai-nilai seperti harus patuh terhadap peraturan.       (Sumber: Snarr. Richard. (2001). Introduction to Corrections (3rd Ed) Brown & Benchmark Publishers. Hal. 225)
Buku Daftar I Buku daftar klien anak kembali kepada orang tua atau wali. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar II.a Buku daftar klien pidana bersyarat anak. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar II.b Buku daftar klien pidana bersyarat dewasa. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar III Buku daftar klien lepas bersyarat anak negara. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar IV.a Buku daftar klien lepas bersyarat narapidana anak. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar IV.b Buku daftar klien lepas bersyarat narapidana dewasa. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar V Buku daftar klien cuti bersyarat anak negara. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar VI.a Buku daftar klien cuti bersyarat narapidana anak. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar VI.b Buku daftar klien cuti bersyarat narapidana dewasa. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar VII Buku daftar klien anak asuh. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar VIII Buku daftar klien bimbingan lanjutan anak negara dan anak sipil. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar IX.a Buku daftar klien bimbingan lanjutan narapidana anak. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar IX.b Buku daftar klien bimbingan lanjutan narapidana dewasa. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar X Buku daftar permintaan masyarakat. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar A1 Buku daftar permintaan LITMAS untuk sidang pengadilan negeri terhadap klien dewasa. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar A2 Buku daftar permintaan LITMAS untuk sidang pengadilan negeri terhadap klien anak. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar B1 Buku daftar permintaan LITMAS untuk bahan program bimbingan narapidana dewasa dan anak di Lembaga Pemasyarakatan. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar B2 Buku daftar permintaan LITMAS untuk bahan program bimbingan anak negara di Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar C1 Buku daftar permintaan LITMAS untuk bahan program bimbingan Balai Pemasyarakatan yang bersangkutan terhadap klien pemasyarakatan dewasa. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar C2 Buku daftar permintaan LITMAS untuk bahan program bimbingan Balai Pemasyarakatan yang bersangkutan terhadap klien pemasyarakatan anak. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar D buku daftar permintaan LITMAS untuk bahan program pelayanan klien di instansi lain. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar E Buku jurnal beban kerja. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar F Buku laporan hasil mengikuti sidang di pengadilan negeri. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar G Buku laporan hasil sidang TPP di Lembaga Pemasyarakatan. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Buku Daftar H Buku laporan hasi sidang TPP di Balai Pemasyarakatan. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)


C

ISTILAH PENGERTIAN
Cabang Rutan Cabang Rutan adalah Rutan selain yang dibentuk oleh Menteri di setiap Ibukota Kabupaten atau Kotamadya. Cabang Rutan mempunyai tugas dan fungsi Rutan di daerah hukum Cabang Rutan yang bersangkutan. Cabang Rutan mempunyai fungsi : Melakukan pelayanan tahanan dan pengelolaan Cabang RutanMelakukan pemeliharaan dan pengelolaan Cabang Rutan;Melakukan urusan tata usaha; (Sumber: Pasal 24 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.04-PR.07.03. Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara)
Centrale Gevangenissen   Centrale Gevangenissen atau penjara-penjara sentral adalah penjara yang dikenal dengan ciri khas sistem kamar bersama. (Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendera Pemasyarakatan. Sejarah Pemasyarakatan: dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2004. Hal. 5)
Community Courts Community Courts merupakan bentuk baru dari penghukuman berbasis masyarakat (Community Corrections). Model Sistem Peradilan Pidana ini mendorong adanya pengembangan kolaborasi dalam pemecahan masalah, yaitu antara masyarakat bekerja sama dengan komponen Sistem Peradilan Pidana. Pengadilan narkotika (drug court) 18 adalah contoh yang paling jelas dari pendekatan ini. Namun kini pengadilan-pengadilan serupa akan dikembangkan untuk dapat menangani pelaku-pelaku kejahatan dan pelanggaran lain. (Sumber: McCharthy, Belinda., McCarthy, Bernard, & Matthew C Leone.(2001) Community Based Corrections (4thEd).hal.74-76).
Cuti Bersyarat (CB) Adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Sumber: Permen Kemenkumham No. 21 Tahun 2013)
Cuti Menjelang Bebas (CMB) Adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Sumber: Permen Kemenkumham No. 21 Tahun 2013)
Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) Bentuk pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan berupa pemberian kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediaman keluarganya. (Sumber: Penjelasan pasal 41 ayat (1)(a) PP No. 32 Tahun 1999)Program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat  (Sumber: Permen Kemenkumham No. 21 Tahun 2013)
Catur Dharma Narapidana Merupakan “Kode Perilaku” dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana dan anak didik yang dituangkan di dalam “Catur Dharma Narapidana” CATUR DHARMA NARAPIDANA adalah ikrar sebagai berikut : Kami narapidana, berjanji menjadi manusia susila yang ber-pancasila dan menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif;Kami narapidana, menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan pelanggaran hukum yang pernah kami lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;Kami narapidana, berjanji untuk memelihara tata krama dan tata tertib, melakukan perbuatan yang utama dan menjadi teladan dalam lembaga pemasyarakatan;Kami narapidana, dengan tulus iklhlas bersedia menerima bimbingan, dorongan dan tegoran serta patuh, taat dan hormat kepada petugas dan pembimbing pemasyarakatan; (Sumber: Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)

D

ISTILAH PENGERTIAN
Daktiloskopi Pengetahuan khusus tentang gambar dan guratan jari tangan dan kaki pada manusia (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)) Adalah suatu sarana dan upaya pengenalan identitas diri seseorang melalui suatu sarana dan upaya pengenalan identitasi diri seseorang melalui suatu proses pengamatan dan penelitian sidik jari, yang dipergunakan untuk berbagai keperluan/kebutuhan, tanda bukti, tanda pengenal ataupun sebagai pengganti tanda tangan (cap jempol). Cabang ilmu hukum pidana yang mempelajari struktur sidik jari untuk tujuan identifikasi criminal, pendaftaran, dan investigasi. (Sumber: The Great Soviet Encyclopedia (1979))
Dakwa (1) tuduhan; (2) pengaduan atau tuntutan yang diajukan kepada hakim; (3) tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh seseorang terhadap orang lain karena haknya telah dilanggar, dirugikan, dsb; (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Dakwaan Tuduhan formal dan tertulis yang diajukan oleh penuntut di pengadilan terhadap terdakwa. Menurut prosedur Indonesia, dakwaan ini dibacakan penuntut umum pada awal persidangan dilakukan. Jika dalam tradisi kontinental sidang pertama merupakan pembacaan surat dakwaan, dalam tradisi common law umumnya sidang pertama dipergunakan untuk pernyataan pembuka oleh penuntut. (Sumber: Glossary Mahkamah Konstitusi)Tuduhan formal dan tertulis yang diajukan oleh penuntut di pengadilan terhadap terdakwa. (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)
Dapat Dibatalkan Suatu perbuatan baru batal setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut, sebelum ada putusan, perbuatan hukum tersebut tetap berlaku . (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)
Dasar Hukum (1) Alasan atau kejadian yang memungkinkan penggugat mengajukan suatu perkara; atau (2) Dasar hukum untuk menggugat. (Sumber: Glossary Mahkamah Konstitusi)
Day Reporting Centers Day Reporting Centers (DRC] merupakan salah satu bentuk sanksi pengganti (intermediate sanctions) yang paling baru. DRC menawarkan pengawasan, program pembinaan, dan pelayanan lainnya bagi pelaku yang baru bebas ke masyarakat. Lembaga ini mengizinkan pelaku untuk tinggal di rumah atau dalam lembaga koreksional berbasis masyarakat namun mereka mengharuskan kehadiran yang rutin di lembaga tersebut untuk pembekalan individu, pembekalan pendidikan, dan konseling. (Sumber: McCharthy, Belinda., McCarthy, Bernard., &Matthew C Leone. (2001). Community Based Corrections (4thEd). hal.194).
Denda Hukuman yang berupa keharusan membayar uang; uang yang harus dibayar; uang yang harus dibayar sebagai hukuman karena melanggar aturan; undang-undang; dsb (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))
Deportasi Pembuangan, pengasingan, atau pengusiran seseorang ke luar dari suatu hukuman atau karena orang itu tidak berhak tinggal di situ. (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))
Deradikalisasi Program pembinaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, dengan tujuan mengurangi atau mereduksi paham radikal atau perilaku kekerasan dan memberikan pengetahuan dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. (Sumber: Permen Kemenkumham No. 21 Tahun 2013)
Detention Programs Detention program adalah program yang lebih diperuntukan bagi remaja. Para pelaku kenakalan remaja yang dikenai detensi diharuskan untuk tinggal dalam suatu tempat bersama-sama dengan para pelaku pelanggaran lainnya kurang lebih selama 60-120 hari. (Sumber: Snarr, Richard. (2001). Introduction to Corrections (3rd Ed). Brown & Benchmark Publishers, h.237).
Diktum Bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang berisi pertimbangan hukum. Kata ini mempunyai arti sebaliknya istilah obiter dictum dalam sistem common law, yang mengacu kepada bagian putusan mengenai hukum yang tidak pokok (Sumber: Glossary Mahkamah Konstitusi)
Diskresi Kewenangan pihak penyidik untuk melanjutkan atau menghentikan perkara tindak pidana. (Sumber: Kamus Hukum Online) Kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti) Diskresi merupakan kewenangan yang dimiliki setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)
Diskriminasi Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. (Sumber: Pasal 1 ayat (3) UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)
Diskriminasi Rasial Diskriminasi rasial berarti pembedaan, pelarangan, pembatasan, atau pengutamaan apa pun yang didasarkan pada ras, warna kulit, asal-usul keturunan, bangsa atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu tumpuan yang sama, akan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar di setiap bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan umum yang lain. (Sumber: Konvensi Internasional tentang Penghapusan semua Bentuk Diskriminasi Rasial Pasal 11)
Diskriminasi Terhadap Perempuan   Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. (Sumber: Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Pasal 1)
Diskriminasi Atas Dasar Kecacatan   Diskriminasi atas dasar kecacatan berarti pembedaan, eksklusi, atau pembatasan apa pun atas dasar kecacatan yang bertujuan untuk atau berdampak pada perusakan atau penghapusan terhadap pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam hal politik, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya, berdasarkan kesetaraan dengan orang-orang lain. Hal ini termasuk segala bentuk diskriminasi, termasuk penyangkalan atas akomodasi yang layak. (Sumber: Konvensi Hak Penyandangan Cacat Pasal 2)
Dispute Resolution Programs Dispute Resolution Programs merupakan bentuk program yang fokus pada resolusi atau penyelesaian konflik antar individu yang memicu munculnya tindak kejahatan. Program ini telah berkembang semenjak tahun 1960-an. Program ini mencoba untuk menyelesaikan masalah atau pertikaian yang seringkali muncul dalam kehidupan sehari-hari. Masalah diselesaikan secara informaltanpa melalui jalur pengadilan. Teknik yang digunakan dalam penyelesaian masalah ini adalah konsilasi, arbitase, dan facr finding. Biayanya yang terjangkau dianggap dapat membuat semua orang mampu menggunakan program ini. (Sumber: McCharthy, Belinda., McCarthy, Bernard, & Matthew C Leone.(2001) Community Based Corrections (4thEd).h.54).
Diversi Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA Diversi merupakan program atau cara penyelesaian perkara dengan mengalihkannnya dari Sistem Peradilan Pidana formal. Tujuannya untuk: menghindari penahanan, menghindari cap/label sebagai penjahat, meningkatkan keterampilan hidup bagi si pelaku pada saat telah   berada   di   luar,   agar   si   pelaku   bertanggung   jawab   atas perbuatannya, mencegah pengulangan tindak pidana. Diversi juga bertujuan agar bagaimana sedapat mungkin pelaku kejahatan atau pelanggaran terhindar dari pidana penjara karena sebenarnya sistem peradilan pidana pun memiliki keterbatasan sumber daya, baik secara finansial maupun secara sumber daya manusia. (Sumber: McCharthy, Belinda., McCarthy, Bernard., &Matthew C Leone. (2001). Community Based Corrections (4thEd)).
Dokumentasi Kumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik (Sumber: Permen Hukum dan Ham RI No M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dirjen Pas, Kanwil Hukum dan Ham, UPT Pas)
Duplik Jawaban tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa (dalam kasus pidana) atas replik penggugat atau jaksa penuntut umum (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)
Dissentin Opinion Pendapat/Putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang suatu perkara. Umumnya ditemukan di negara-negara yang bertradisi common law dimana lebih dari satu hakim mengadili perkara. Tetapi sejumlah negara yang menganut tradisi hukum konstinental telah memperbolehkan dissenting opinion oleh hakim, terutama di pengadilan yang lebih tinggi. Di Indonesia, awalnya dissenting opinion ini diperkenalkan pada pengadilan niaga, namun kini telah diperbolehkan dipengadilan lain, termasuk dalam perkara pidana. (Sumber: Glossary Mahkamah Konstitusi)

E

ISTILAH PENGERTIAN
Eksak Vonis Petikan putusan maupun salinan putusan hakim.
Eksekusi Pelaksanaan putusan pengadilan. (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing) Pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati : yang terhukum sudah menjalani eksekusinya. (Sumber: Kamus Hukum Online) Adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang harus dilaksanakan oleh terpidana (kasus pidana) tergugat (kasus perdata). (Sumber: Kamus Hukum Online) (1) pelaksanaan putusan pengadilan; pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan pengadilan (khususnya hukuman mati); (2) penyitaan dan penjualan seseorang atau lainnya karena berhutang. (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Eksepsi Sanggahan/keberatan-keberatan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara. (Sumber: Kamus Hukum Online) satu hak dari terdakwa untuk menjawab surat dakwaan; tanggapan terhadap sahnya sebuah gugatan (perkara perdata) maupun dakwaan (perkara pidana) yang berhubungan dengan kewenangan/kompetensi absolut dan relatif serta identitas tergugat (perdata) maupun terdakwa (pidana); (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti) Eksepsi (keberatan) atau dalam Bahasa Inggris disebut juga sebagai exception atau plead adalah pembelaan yang tidak mengenai materi pokok dari surat dakwaan tetapi ditujukan kepada formalitas dari surat dakwaan. Eksepsi adalah sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara/pokok perlawanan dengan maksud untuk menghindari gugatan dengan cara agar hakim menetapkan gugatan tidak di terima atau ditolak. Eksepsi diatur dalam pasal 136 HIR/pasal 162 RBg. Pasal 125 (2), 160-162 RBg, dan pasal 356(4) RV. Tergugat yang mengajukan eksepsi disebut excipien. Ada dua macam eksepsi yaitu :   a. Prosesual eksepsi (eksepsi formil), yaitu eksepsi yang berdasar hukum formil (acara/proes) yang meliputi: l)Eksepsi tidak bewenang secara absolute 2)Eksepsi tidak berwenang secara relatif. 3) Eksepsi Nebis in idem (eksepsi van gewisde zaak) 4) Eksepsi diskwalifikator 5)Eksepsi gugatan kabur. b. Materil eksepsi, yaitu eksepsi berdasarkan  hukum  materiil, yang meliputi : l) Dilatoir eksepsi 2)Prematoir eksepsi.
Ekstra Mural Ekstra mural (Pembinaan di luar Lapas], pembinaan secara ekstra mural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstra mural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS. (Sumber: Undang-undang tentang Pemasyarakatan, LN No. 77 Tahun 1995, penjelasan Pasal 6 ayat 1 dan Tim Peneliti MaPPl FHUI, KRHN, dan LBH Jakarta (Peny: Topo Santoso dan Hasril Hertanto). Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan). Jakarta: Kemitraan. 2007. Hal. 4)
Elaborator Peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) untuk mampu mengembangkan lebih lanjut terhadap semua ide yang muncul dalam kelompok. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, Hal. 9: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Eselon Di Indonesia, berkaitan dengan jabatan struktural yang diduduki seseorang yang memperoleh tunjangan struktural, fasilitas tertentu dan mendapat kehormatan dalam upacara-upacara kenegaraan. (Sumber: Glossary Mahkamah Konstitusi)  
Evaluasi Kegiatan PK secara bertahap melacak pelaksanaan kegiatan agar dapat mengikuti perkembangan baik positif maupun negatif selama program dilaksanakan. (Sumber : Pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 29: Bapas Klas I Jakarta, 2009)  
Evaluator Peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) mampu memberikan ide-ide baru terhadap klien, kelompok dan memutuskan mana yg paling tepat. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 9: Bapas Klas 1 Jakarta, 2009)
Extreme Idleness   Ketiadaan kegiatan atau pekerjaan yang membuat narapidana terbengkalai. (Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, Direktoratjenderal Pemasyarakatan. 2009. Hal: 20)
Etika Suatu nilai moral, kejujuran, kehormatan, sikap yang baik, sopan santun, dsb.
Expirasi Penahanan Daftar dan catatan tentang tanggal terakhir penahanan dan kapan diperpanjang atau dibebaskan demi hukum.
Expirasi Narapidana Daftar dan catatan tentang tanggal terakhir penahanan dan kapan diperpanjang atau dibebaskan demi hukum.


F

ISTILAH PENGERTIAN
Fasilitas Segala sesuatu yang dapat melancarkan tugas; kemudahan. (Sumber: KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia))
First Offender Secara filosofi, first offender adalah orang yang baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum dan umumnya tidak memiliki riwayat pernah melakukan tindakan kriminal. (Sumber: www.ussc.gov)
Furlough Furlough merupakan bentuk hukuman yang membebaskan pelaku untuk sementara dari pemenjaraan untuk tujuan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Biasanya furlough dilakukan selama 24-72 jam dan diberikan setiap satu atau dua minggu sekali atau sekuranng-kurangnya satu atau dua kali setahun. (Sumber: McCharthy, Belinda., McCarthy, Bernard., & Matthew C Leone. (2001). Community Based Corrections (4chEd). hal.151-152)

G

ISTILAH PENGERTIAN
Ganti Kerugian Hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. (Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)
Grasi Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing) Permintaan pengampunan kepada Presiden yang berupa :Peniadaan seluruh hukumanPengurangan hukuman (remisi)Perubahan dari pidana penjara menjadi kurungan (Sumber: Kamus Hukum Online) Wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau mengubah sifat/bentuk hukuman tsb. (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Gratifikasi Pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi peminjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas wisata, dan fasilitas lain. (Sumber: Kamus Hukum Online)
Gugat, Menggugat Mendakwa; mengadukan (perkara). (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Gugatan Tuntutan. (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)


H

ISTILAH PENGERTIAN
Hak Asasi Manusia Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Sumber: UU 39/1999 HAM)
Hak Terdakwa Hak terdakwa antara lain :hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum.hak segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.hak segera diadili oleh pengadilan.hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. (Sumber: Pasal 50-51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) Hak terdakwa antara lain :Hak segera menerima atau segera menolak putusan.Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Grasi).Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undangh Hukum Acaara Pidana yang menyatakan bahwa selama perkara banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). (Sumber: Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.2002)
Hakim Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. (Sumber: Pasal 1 UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) Pihak yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan perkara beserta benda sitaan di pengadilan yang diajukan oleh penutut umum. Hakim juga merupakan pihak yang akan memutuskan suatu perkara dipidana atau tidak, dan memutuskan suatu benda yang telah disita sebelumnya dirampas atau tidak. (Sumber: Lembaga Pengelola Aset, hal. 17) orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas. (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Hakim Pengadilan Pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakimanan. (Sumber: Pasal 12 UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum)
Hakim WASMAT Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang mejatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. (Sumber: Pasal 277 UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)
Halfway House Halfway House merupakan fasilitas penghukuman berbasis masyarakat yang dijalankan sebagai lembaga transisi atau penyangga bagi narapidana sebelum kembali ke masyarakat.
Havana Rules Havana Rules merupakan peraturan PBB untuk perlindungan anak yang dicabut kebebasannya. Di dalamnya terkandung perspektif dasar, cakupan, dan penerapan peraturan, anak yang ditahan atau menunggu proses pengadilan, pengelolaan fasilitas-fasilitas anak, dan personalia. Aturan ini bertujuan untuk menjunjung tinggi hak-hak dan keamanan, dan mengedepankan kesejahteraan jasmani dan rohani anak. Lebih mengutamakan pemberian kebebasan pada anak dan pemenjaraan sebagai upaya terakhir yang dapat ditempuh.
Hizen van Bewaring Hizen van Bewaring adalah rumah-rumah tahanan (Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sejarah Pemasyarkatan: dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.2004. Hal.5)
Home visit Kunjungan PK Bapas ke rumah klien untuk melengkapi data litmas (Sumber: Kamus Hukum Online)
Hubungan Tahanan dengan Pihak Luar Suatu jalinan komunikasi antara tahanan dengan pihak luar atau sebaliknya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang diatur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. (Sumber: Petujuk Teknis Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan departemen Kehakiman RI. Hal. 22)  
Hukum Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dalam menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yg berwajib; (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Hukum Acara Hukum tentang prosedur, panduan, dan tata cara proses persidangan di Pengadilan. (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)
Hukum Acara Perdata Hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata materiel; hukum perdata formal; (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Hukum Acara Pidana Hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiel; hukum pidana formal; (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Hukum Administrasi Negara Keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugas; (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Hukum Perdata Hukum perdata atau hukum sipil adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar orang yang diterbitkan karena tiap-tiap orang boleh (a priori) memelihara atau memperjuangkan kepentingan-kepentingannya sendiri menurut pendapat-pendapatnya sendiri. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur perhubungan antara orang, termasuk badan hukum, mengatur pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka timbal balik dan hak-hak mereka atas kebendaan.(Sumber: R. Subekti, Tjitrosoedibio. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.2008. Hal. 53)
Hukum Perdata Internasional Keseluruhan peraturan dan keputusan hakim yang menunjukkan stelsel hukum yang berlaku bagi warga negara dari dua negara atau lebih yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi, dan persoalannya. (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Hukum Pidana Menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. (Sumber: Ikhtisar llmu Hukum, Prof. DR. H. Muchsin, S.H, Jakarta: Badan Penerbit lBLAM, 2006. Hal. 84) Hukum pidana juga dapat diartikan sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang melanggar larangan tersebut.Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Sumber: Prof. Moeljanto. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
Hukuman Disiplin Hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana atau Tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan. (Sumber: Permen Kemenkumham No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan)  
Hukuman Kurungan Hukuman kurungan atau pidana kurungan berdasarkan KUHP Pasal 18adalah: Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau Pengulangan    atau    karena    ketentuan    pasal    52,    pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. (Sumber: Pasal 18 UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
Hukuman Tutupan Sunyi Hukuman tutupan sunyi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin (keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS). Hukuman tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana. Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari. (Sumber: Pasal 47 ayat (2) hurufa dan ayat (4) UU No.12/95 tentang Pemasyarakatan)
Hak Narapidana Narapidana berhak : melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; amendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak‑hak lain sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku. (Sumber: Pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

I

ISTILAH PENGERTIAN
Ijzeren Halsband   Ijzeren Halsband adalah belenggu leher atau leher besi sebagai derita tambahan dari salah satu jenis pidana pokok bagi orang-orang Indonesia menurut kitab Undang-undang Hukum Pidana 1872 yakni pidana kerja paksa. (Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendera Pemasyarakatan. Sejarah Pemasyarakatan: dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2004.)
Informasi Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan , dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. (Sumber: Permen Hukum dan Ham RI No M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dirjen Pas, Kanwil Hukum dan Ham, UPT Pas)
Informasi Pemasyarakatan Informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan di bidang Pemasyarakatan sesuai dengn ketentuan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Sumber: Permen Hukum dan Ham RI No M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dirjen Pas, Kanwil Hukum dan Ham, UPT Pas)
Instruktur Adalah peran PK dalam praktek mezzo (kelompok] dalam mengarahkan, menjelaskan dan mengingatkan anggota kelompok tentang apa yang harus dikerjakan. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 8: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Integrasi Pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat. (Sumber: PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP)
Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. (Sumber: UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara)
Intensive Supervision Programs Intensive Supervision Programs (ISPs) adalah program yang memberikan pengawasan yang intensif bagi pelaku kejahatan dan menunjukkan bahwa setelah bebas merupakan kondisi yang berat bagi mereka.
Investigasi Penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta-fakta, melakukan peninjauan; pencobaan dan sebagainya, dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terutama yang menyangkut peristiwa, sifat, atau khasiat suatu zat, dan sebagainya; penyidikan (Sumber: Glossary HAM)
Isolasi Pemisahan suatu hal dari hal lain atau usaha untuk memencilkan manusia dari manusia lain; pengasingan; pengucilan (Sumber: Glossary HAM)


J

ISTILAH PENGERTIAN
Jaksa Pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Sumber: Pasal 1 UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) Pejabat yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Jaksa eksekutor pejabat fungsional yang diberi wewenang olehundang-undang untuk bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap perkara danbarang yang diputuskan dirampas, termasuk dalam tanggung jawabdan kewenangannya untuk melakukan penjualan lelang dan menyetorhasilnya ke kas negara. (Sumber: Lembaga Pengelola Aset, hal. 17)
Jawaban (Persidangan) Tanggapan tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa (dalam kasus pidana) terhadap gugatan penggugat atau dakwaan penuntut umum.
Jasa Hukum Jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. (Sumber: Pasal 1 ayat 2 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat)
Juru Bicara Adalah peran PK dalam praktek makro dalam menjadi juru bicara klien/masyarakat yang diwakilinya. [Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 10: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Justifikasi Diversionaris Suatu argumen yang menyatakan bahwa pengadilan anak memberikan kebaikan bagi anak, karena menimbulkan lebih sedikit kerugian dibandingkan proses pengadilan biasa. (Sumber: Analisis situasi ABH di Indonesia, UNICEF-Pusat Kajian Kriminologi UI: Jakarta, 2006-2007. Hal. 47)
Justifikasi Intervensionaris Suatu argumen yang menekankan pada hal-hal baik yang dapat dicapai oleh program-program yang dilaksanakan oleh para ahli kesejahteraan anak. (Sumber: Analisis situasi ABH di Indonesia, UNICEF-Pusat Kajian Kriminologi UI: Jakarta, 2006-2007. Hal. 47)

K

ISTILAH PENGERTIAN
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. (Sumber: Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang)
Kartu Daktiloskopi Kartu yang digunakan sebagai daftar sidik jadi bagi tahanan atau narapidana yakni sidik jari tengah tangan kiri maupun sepuluh jari.Kartu yang dibuat berdasarkan indentifikasi sidik jari tersangka atau terpidana
Kartu Kesehatan Kartu kesehatan adalah tempat pencatatan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu bulan. (Sumber: Pasal 16 ayatlPeraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)
Kasasi Pembatalan atas keputusan pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan  dengan  hukum,  kecuali  keputusan  Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan. (Sumber: Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)
Keadilan Penghargaan terhadap setiap orang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada diluar pribadinya. (Sumber: Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama, 2008, hal 22)
Keadilan Normatif   Keadilan yang hanya berdasarkan kitab undang-undang. (Sumber: TvOne. Satu jam Lebih Dekat: Dengan 11 Tokoh Paling Inspiratif Indonesia. Jakarta: PT. Mizan Publika. 2010. Halm 76.)
Keadilan Restoratif Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA)
Keadilan Subtantif   Keadilan dengan kualitas tertinggi, karena sejalan dengan perasaan dan tuntutan keadilan yang disuarakan publik atau dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam arti, apa yang secara formal prosedural benar, bisa saja disalahkan jika secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya, apa yang secara formal prosedural salah, bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil. Dengan keadilan substantif, berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. (Sumber: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) Keadilan substantif adalah keadilan yang hakiki dan bukan hanya keadilan yang bersifat formalistis-legalistis. (Sumber: Sudirman, Dindin. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Dep. Hukum dan HAM RI. 2007. Hal: 129)
Keamanan Kondisi atau suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan.
Keamanan dan Ketertiban Rutan Salah satu kegiatan dalam perawatan Tahanan yang bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang aman dan tertib yang dapat menunjang keberhasilan perawatan tahanan. (Sumber: Petujuk Pelaksanaan Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan departemen Kehakiman RI. Hal. 3)
Kebijakan Non Pemenjaraan Salah satu isu utama dalam Sistem Pemasyarakatan dewasa ini, baik yang dilakukan oleh internal Sistem Pemasyarakatan maupun yang terkait dengan fungsi sub-sub sistem peradilan pidana lainnya.   Kebijakan Non Pemenjaraan/Deinstitusionalisasi penghukuman oleh sub-sub sistem peradilan pidana di luar Sistem Pemasyarakatan dapat berbentuk diskresi, diversi, keadilan restoratif, serta putusan hukuman percobaan atau kerja sosial oleh pengadilan.   Deinstitusionalisasi penghukuman oleh Sistem Pemasyarakatan dapat berbentuk pembebasan bersyarat hingga bentuk-bentuk penghukuman yang berbasis masyarakat seperti community based correction. (Sumber: Permen kumham Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan)
Kejahatan Terorganisasi Kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika (Sumber: UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
Kekerasan Sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan.Setiap sikap/perbuatan yang berakibat, atau dapat berakibat kesengsaraan atau penderitaan (fisik, emosional/psikologi, ekonomi, seksual) pada objek, termasuk ancaman perbuatan tertentu. (Sumber: Glossary HAM)
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) memberikan batasan pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelentaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Sumber: Glossary HAM)
Kekerasan Emosional/Psikis Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.Setiap sikap/perbuatan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan emosional/psikologi pada objek, ntermasuk ancaman perbuatan tertentu yang ditujukan untuk mengakibatkan penderitaan emosional/psikologis. Bentuk-bentuk kekerasan emosional/psikologis antara lain : menakut-nakuti, membuat gelisah/curiga, membuat orang terhina/malu, memaki, membentak, memandang dengan mata melotot, dan lain-lain (Sumber: Glossary HAM)
Kekerasan Fisik Setiap perbuatan yang berakibat, atau dapat berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik pada objek, termasuk ancaman perbuatan tertentu yang ditujukan untuk mengakibatkan penderitaan pada fisik objek. Beberapa bentuk kekerasan fisik antara lain : dipukul, ditendang, dicakar, dicekik, dilempar batu/kayu/benda-benda lainnya dll. (Sumber: Glossary HAM)
Kekerasan Seksual Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.Setiap sikap/perbuatan yang berakibat, atau dapat berakibat kesengsaraan atau penderitaan seksual pada objek, termasuk ancaman perbuatan tertentu yang ditujukan untuk mengakibatkan penderitaan seksual pada objek. Bentuk-bentuk kekerasan seksual antara lain : perkosaan, incest, pelecehan seksual (menyentuh, meraba, mencubit, mencium dengan paksa, mempertontonkan bahan-bahan porno graphis, merayu, menggunjingkan bagian-bagian tubuh seseorang, dan lain-lain), sunat pada perempuan, perdagangan perempian untuk prostitusi, pemaksaan alat KB, dan pemaksaan mengikuti program KB, pemaksaan hamil/kawin, dan lain-lain. (Sumber: Glossary HAM)
Kekerasan Terhadap Perempuan Mencakup setiap perbuatan kekerasan atas dasar perbedaan kelamin, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap wanita baik fisik, seksual atau psikis, termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat (Sumber: Glossary HAM)
Kelompok Rentan Kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. (Sumber: Penjelasan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM)
Kenakalan Anak Disebut juga dengan Juvenile Delinquency, suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. (Sumber: Romli Atmasasmita yang dikutip oleh Maidin Gultom dalam bukunya, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama, 2008, hal 55]  
Ketergantungan Narkotika Adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulak gejala fisik dan psikis yang khas (Sumber: UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
Keterangan Ahli Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. (Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)
Keterangan Anak Keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
Keterangan Saksi Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. (Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)
Ketertiban Kondisi keteraturan dinamika kehidupan yang mentaati tata nilai, norma, dan peraturan yang telah disepakati bersama (Law enforcement and good order).
Ketertiban Umum Suatu keadaan penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama, keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. (Sumber: Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama, 2008, hal. 22)
Kewajiban Dasar Manusia Adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya  hak asasi manusia (Sumber: UU 39/1999 tentang HAM)
Kewajiban Tahanan Tahanan wajib: Mengikuti program perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masingMematuhi     tata     tertib     RUTAN/Cabang     RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS selama mengikuti program perawatan (Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan)
Klapper Daftar dan catatan tentang semua penghuni RUTAN atau LAPAS sesuai huruf abjad awal namanya.
Klasifikasi Bapas Pembagian BAPAS berdasarkan beban kerja dan tempat kedudukan (Sumber: Penjelasan Pasal 34 ayat (2) PP No. 31 tahun 1999)
Klasifikasi Lapas Pembagian LAPAS berdasarkan daya muat, beban kerja, dan lokasi. (Sumber: Penjelasan Pasal 8 ayat (2) PP No. 31 tahun 1999)
Klien Pemasyarakatan Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. (Sumber: Pasal 1 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)
Klien Anak Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan,pengawasan,dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan. (Sumber: UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
Kriminalisasi Proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.
Kode Etik Pembimbing Kemasyarakatan Pedoman umum yang dijadikan sebagai standar perilaku para pembimbing kemasyarakatan yang memuat nilai-nilai, prinsip-prinsip, aturan-aturan tentang Profesi Pembimbingan Kemasyarakatan yang dijadikan sebagai pedoman bagi para pembimbing kemasyarakatan. [Sumber: Buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 6: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Kompensasi Kompensasi merupakan bentuk bantuan financial yang berbeda bagi korban kejahatan. Kompensasi adalah program yang mengharuskan negara bertanggung jawab akan kejahatan yang terjadi.
Kontrol Suatu upaya menjaga sasaran pengamanan agar tetap pada kondisi aman di LAPAS/RUTAN.
Konseling Individu Konseling individu adalah bentuk program yang dilakukan antara pelaku dengan konselornya. Bimbingan biasanya berupa terapi emosional. (Sumber : Snarr, Richard.(2001). Introduction to Corrections (3rd Ed).Brown&Benchmark Publishers.hal.175)
Konseling Kelompok Konseling kelompok adalah program yang diikuti oleh 3 atau lebih orang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi individu maupun masalah-masalah sosial lainnya. Dalam konseling, hal penting yang sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan program tersebut adalah adanya kepercayaan, keterbukaan, kejujuran dari pesertanya. (Sumber : Snarr, Richard.(2001). Introduction to Corrections (3rd Ed).Brown&Benchmark Publishers.hal;.175)
Konsiliasi Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Konsiliasi juga dapat diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi (Emirzon, 2000, h.90-91). Metode penyelesaian konflik dengan cara konsiliasi ini telah berkembang di beberapa negara. Di Amerika Serikat, konsiliasi merupakan tahap awal dari proses mediasi, sedangkan di Australia konsiliasi dalam praktiknya lebih banyak dikaitkan dengan fungsi Badan Administrasi atau Tata Usaha Negara (TUN) setempat. (Sumber: Joni, Emirzone. (2001). Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hal.90-91).  
Konsultan Adalah peran PK dalam praktek makro untuk memberikan konsultasi kepada kepala maupun Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya memecahkan permasalahan yang dihadapinya. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimhingan, pengawasan dan pendampingan, hai 10: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Konsultasi Hukum Pemberian pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sumber: Pasal 1 (12) Permen Kumham Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum)
Kompensasi Ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampumemberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. (Sumber: PP 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat)
Korban orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagi akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. (Sumber: PP 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat)
Korupsi Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)
Kriminoloogi Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang : Perumusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan kejahatanPola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggar hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat;Pola reaksi sosial formal, informal, dan non-formal terhadap penjahat, kejahatan, dan korban kejahatan. Dalam pengertian tersebut terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta usaha Negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial (Sumber: Mustofa Muhammad. Kriminologi. Depok:Fisip UI Press 2007)
Kuasa Hukum Pengacara yang diberi kuasa oleh kliennya untuk melakukan tindakan hukum atas nama klienya (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)
KUHAP KUHAP adalah singkatan dari Kitab Undang‑undang Hukum Acara Pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (Sumber: PP No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

L

ISTILAH PENGERTIAN
Laporan Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Sumber: KUHAP)
Laporan Intelijen Laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. (Sumber: Penjelasan Pasal 26ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)
Lebon Orang yang bersedia masuk penjara menggantikan orang yang sesungguhnya bersalah, asalkan keluarganya ditanggung. (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))
Lelang Adalah penjualan barang kepada umum dan dilakukan dimuka umum yang didahului dengan upaya mengumpulkan peminat/peserta lelang (pengumuman lelang) dan dilaksanakan dengan cara penawaran atau pembentukan harga yang khas, bersifat kompetitif dan penawaran tertinggi dinyatakan sebagai pemenang, serta penjualan tersebut harus dilaksanakan oleh/dihadapan pejabat lelang dan olehnya dibuat acara bila tidak, maka dianggap sebagai tindak pidana pelanggaran. (Sumber: pasal lb Vendu Reglement)
Lelang Eksekusi Lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan. (Sumber: Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang)
Lelang Noneksekusi Sukarela Lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. (Sumber: Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang)
Lelang Noneksekusi Wajib Lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. (Sumber: Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang)
Lembaga Bantuan Hukum Pelayanan hukum kepada golongan yang kurang mampu baik secara perorangan maupun secara kolektif. Lingkup Bantuan itu meliputi antara lain pembelaan dan perwakilan baik di dalam maupun diluar pengadilan, juga membangkitkan kesadaran hukum dan kemauan untuk menyelesaikan sesuatu lewat jalur hukum, dan bukan mengalah saja atau membina kekuatan. (Sumber: Glossary HAM)
Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. (Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA)
Lembaga  Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidana (Sumber: UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA)
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. (Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA)
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)   Tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Sumber: Pasal 1 ayat 3 UU No.12 Tahun 1995) Adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana (Sumber: Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)
Lembaga Pemasyarakatan Anak Adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina anak negara (Sumber: Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)
Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lembaga pemasyarakatan tempat membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok (Sumber: Pasal 1(8) PP No. 32 Tahun 1999)
Lembaga Sosial Lembaga atau organisasi publik yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga misalnya lembaga bantuan. (Sumber: Glossary HAM)
Lembaga Swadaya Masyarakat Organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi non pemerintah ini bercirikan organisasi bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara. (Sumber: Glossary HAM)
Lesbian, Gay, Biseksual, Transeksual/ Transgender (LGBT) Jargon yang dipakai untuk gerakan emansipasi dikalangan non-heteroseksual. Istilah ini berasal dari singkatan bagi Lesbian, Gay, Biseksual, Transeksual/Transgender, untuk menunjukan gabungan dari kalangan minoritas dalam hal seksualitas. Dasar dari gerakan ini adalah dimulainya gerakan emansipasi bagi kalangan homoseksual yang menuntut keadilan dan pengakuan atas hak/keberadaan mereka. (Sumber: Glossary HAM)

M

ISTILAH PENGERTIAN
Manajer Kasus/ Koordinator Adalah peran PK dalam praktek mikro (individu-keluarga) dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelayanan, menemukan sumber dan monitoring terhadap kemajuan. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 8: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Mapenaling Mapenaling atau Masa Pengenalan Lingkungan adalah program yang ditujukan kepada narapidana/tahanan baru, bertujuan agar mereka lebih meamhami kondisi di lapas/Rutan, mentaati peraturan yang adala dan dapat segera beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Kegiatan ini meliputi kegiatan : Penjelasan tata tertib menjadi tahanan/narapidanaPenjelasan pelayanan kunjunganPenjelasan pelayanan kesehatan dan perawatanPenjelasan hal-hak tahanan/narapidanaPenjelasan tentang kegiatan kerjaPenjelasan fasilitas Rutan/LapasPenjelasan penerapan disiplin melalu kegiatan baris berbaris dan pembinaan kesadaran hukumPenjelasan program kegiatan pembinaanPenjelasan kewajiban dan hak sebagai tahanan/narapidana, dsb
Masa Penahanan Jangka waktu penempatan Tahanan di Rutan atau Lapas berdasarkan perintah atau penetapan dari pejabat yang diberi keweenangan untuk melakukan penahanan oleh Undang- Undang. (Sumber: Permen Kumham M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum)
Masa Percobaan Tenggang waktu yang ditentukan oleh hakim, dalam waktu itu terpidana tidak boleh melanggar syarat yang ditentukan oleh hakim (Sumber: Kamus Hukum Online)
Masyarakat Rentan Sekelompok orang yang dilindungi oleh pemerintah dan negara karena faktor keterbatasan dan ketidakmampuannya, yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan terdiri dari orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. (Sumber: Glossary HAM)
Maximum Security Maximum security adalah salah satu kategori sistem pengamanan penjara, yang mana ciri-ciri penjara maximum security adalah narapidana diisolasi di dalam sel, human contact dilaksanakan seminimal mungkin, narapidana tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan narapidana lain (atau dengan petugas penjara), narapidana dilarang untuk mendekorasi sel mereka, narapidana dikurung dalam sel selama 16 jam sehari, dan apabila ia akan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka ia harus dirantai, baik tangan, pinggang, hingga kedua kakinya. (Sumber: Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN, dan LBH Jakarta (Peny: Topo Santoso dan Hasril Hertanto). Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan). Jakarta: Kemitraan. 2007. Hlm.37)
Mediasi Proses pengikutsertaan pihak ke tiga dalam penyelesaian suatu perselisihan yang kedudukannya sebagai penasihat dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))Mediasi atau dalam bahasa inggris disebut mediation adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi. Mediasi secara umum dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah adalah proses di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan. (Sumber: Joni, Emirzone. (2001). Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.hal.69).
Mengadili Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)
Metode Cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))  
Minimum Security Minimum security adalah salah satu kategori sistem pengamanan penjara, yang mana ciri-ciri penjara minimum security adalah narapidana boleh berinteraksi dengan penjaga maupun narapidana lainnya, narapidana dikurung dalam sel selama 11 jam sehari, narapidana diperbolehkan untuk mendekorasi sel mereka dan apabila ia akan dipindahkan ke tempat lain, ia tidak dirantai. (Sumber: Tim Peneliti MaPPI FHUl, KRHN, dan LBH Jakarta (Peny: Topo Suntoso dan Hasril Hertanto). Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji (Studi Awal Pencrapan Konsep Pemasyarakatan). Jakarta: Kemitraan. 2007.Hal.37)
Mitra Kerjasama Instansi pemerintah lain yang terkait, badan-badan kemasyarakatan, dan atau perorangan yang mengadakan kerja sama dengan LAPAS atau BAPAS dalam rangka kegiatan pembinaan atau pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan (Sumber: pasal 1(5) PP No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan)
Model B.1 Kartu bimbingan dan penyuluhan AKOT (Anak Kembali Orang Tua), berwarna kuning (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model B.2 Kartu bimbingan dan penyuluhan pidana bersyarat (PB), berwarna kuning (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model B.3 Kartu bimbingan babas bersyarat (BB) bagi anak negara, berwarna merah muda (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model B.4 Kartu bimbingan dan penyuluhan bebas bersyarat (BB), berwarna biru muda (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model B.5 Kartu bimbingan dan penyuluhan anak asuh, berwarna putih (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model B.6 Kartu bimbingan dan penyuluhan klien cuti PRT/CML, berwarna hijau muda (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model B.7 Kartu bimbingan klien, untuk klien yang berstatus : Anak Kembali Orang Tua (AKOT),Pidana Bersyarat (PB),Bebas Bersyarat (BB),Bebas bersyarat (BB) Anak Negara,Anak Asuh,Cuti Bersyarat (CB), danBimbingan tambahan (After Care). (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model B.8 Surat Tugas (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model B.9 Catatan hasil bimbingan dan penyuluhan (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model B.10 Laporan ringkas evaluasi bimbingan (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model B.11 Surat pengakhiran bimbingan (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model B.12 Laporan pengakhiran masa bimbingan klien (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model B.13 Laporan bimbingan klien (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model B.14 Surat panggilan (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model B.15 Laporan tentang klien yang meninggal dunia (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model B.16 Laporan tentang klien yang melnggar hukum lagi (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model B.17 Berita acara serah terima klien pemasyarakatan (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model L.1 Litmas pengadilan negeri (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model L.2 Litmas bimbingan klien bebas bersyarat (BB) (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model L.3 Litmas pembinaan dalam LAPAS (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model L.4 Litmas calon anak asuh (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model L.5 Litmas orang tua/wali calon anak asuh (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model L.6 Litmas calon keluarga asuh (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model L.7 Litmas calon pengasuh oleh perkumpulan sosial (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model L.8 Litmas untuk instansi lain (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model Lap.1 Laporan bulanan tentang penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model Lap.2 Laporan bulanan tentang rekapiyulasi keadaan bimbingan klien (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model Lap.3 Laporan bulanan tentang klien pemasyarakatan yang dibimbing oleh badan/perkumpulan swasta (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model Lap.4 Laporan triwulan tentang keadaan anak asuh (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model Lap.5 Laporan triwulan tentang peminat pengasuh perorangan/perkumpulan (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model Lap.6 Laporan ikhtisar bulanan jumlah klien yang dibimbing (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model Lap.7 Laporan tentang status klien yang dibimbing (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model Lap.8 Laporan tentang jenis tindak pidana (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model Lap.9 Laporan tahunan tentang bimbingan klien (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model Lap.10 Laporan tentang kegiatan ketrampilan kerja (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model PB.3 Laporan perkembangan bimbingan anak asuh (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model PB.4 Laporan perkembangan bimbingan anak sipil di luar LAPAS (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model PB.5 Laporan perkembangan bimbingan tambahan (After care) (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model PB.6 Lapporan kunjungan/supervisi (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Model PB.7 Daftar hadir klien (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)
Monitoring Adalah kegiatan PK secara bertahap melacak pelaksanaan kegiatan agar dapat mengikuti perkembangan baik positif maupun negatif selama program dilaksanakan. (Sumber : buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 29: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Monitoring, Evaluasi,dan Pelaporan Adalah satu kesatuan sistem kerja dalam proses pembimbingan, dengan tujuan utama mencegah penyimpangan sedini mungkin serta mengembangkan hasil-hasii pelaksanaan program. (Sumber : buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 29: Bapas Klas I Jakarta, 2009)  
Mutasi Administrasi (Basan Baran) Mutasi administrasi adalah mutasi yang terjadi karena pengalihan administrasi (sepertiyang terjadi dalam proses peradilan) atau setelah adanya keputusan hakim, tapi benda sitaan atau barang rampasan tersebut masih tetap berada di dalam Rupbasan
Mutasi Fisik (Basan Baran) Mutasi fisik adalah berpindahnya secara fisik benda/barang sitaan rampasan Negara dari dalam ke luar Rupbasan

N

ISTILAH PENGERTIAN
Pejabat Lelang NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/ zat/ obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik,psikis, dan fungsi sosialnya karen terjadi kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan. (Sumber: Kamus Hukum  Online)
Pejabat Lelang Kelas 1 (PNS DJKN) Terpidana yang menjalani hukuman pidana dengan hilangnya kemerdekaan di LAPAS (Sumber: Pasal 1 ayat 7 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)
Pejabat Lelang Kelas II (Swasta) Narapidana yang mentaati perlakuan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi. (Sumber: Penjelasan Pasal 1 Keppres RI No.174 Tahun 1999 tentang Remisi)
Narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (Sumber: UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)
Negosiasi Negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif (Emirzon, 2000, h.44). Di sini, para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka. (Sumber : Joni, Emirzone.(2001).Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.hal.44)
Nondiskriminasi Tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. (Sumber: Penjelasan Pasal 2 (c) SPPA)

O

ISTILAH PENGERTIAN
Ombudsman Ombudsman adalah lembaga Negara yang diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan Negara di pusat dan daerah kepada masyarakat, oleh aparat penyelenggara Negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara. Pasal 1 angka 1 RUU RI Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Sumber: Komisi Ombudsman Nasional. Laporan Tahunan Komisi Ombudsman Nasional. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional. 2006. Hal.36)  
Overcrowded Keadaan dimana jumlah penghuni (narapidana atau tahanan) melebihi jumlah kapasitas daya tampung hunian Lapas/Rutan
Overstaying   Kondisi yang dialami oleh tahanan yang ditahan tanpa ada surat perintah penahanan dan tidak berubahnya status terpidana menjadi narapidana karena tidak ada petikan putusan dan surat eksekusi dari Jaksa Penuntut Umum. (Sumber: Bambang Sumardiono dkk. Penahanan Tidak Sah & Masalah Overstaying di Rutan dan Lapas, Jakarta: CDS-Ditjen Pemasyarakatan, 2011. Hal. 6)

P

ISTILAH PENGERTIAN
Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Kode-kode tersebut adalah kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana.
P-1 Penerimaan laporan (tetap)
P-2 Surat perintah penyidikan
P-3 Rencana penyelidikan
P-4 Permintaan keterangan
P-5 Laporan hasil penyelidikan
P-6 Laporan terjadinya tindak pidana
P-7 Matrik perkara tindak pidana
P-8 Surat perintah penyidikan
P-8A Rencana jadwal kegiatan penyidikan
P-9 Surat panggilan saksi/tersangka
P-10 Bantuan keterangan ahli
P-11 Bantuan pemanggilan saksi/ahli
P-12 Laporan pengembangan penyidikan
P-13 Usul penghentian penyidikan
P-14 Surat perintah penghentian penyidikan
P-15 Surat perintah penyerahan berkas perkara
P-16 Surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana
P-16A Surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana
P-17 Permintaan perkembangan hasil penyelidikan
P-18 Hasil penyelidikan belum lengkap
P-19 Pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi
P-20 Pemberitahuan bahwa waktu penyidikan telah habis
P-21 Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap
P-21A Pemberitahuan susulan hasil penyidikan sudah lengkap
P-22 Penyerahan tersangka dan barang bukti
P-23 Surat susulan penyerahan tersangka dan barang bukti
P-24 Berita acara pendapat
P-25 Surat perintah melengkapi berkas perkara
P-26 Surat ketetapan penghentian penuntutan
P-27 Surat ketetapan pencabutan penghentian penuntutan
P-28 Riwayat perkara
P-29 Surat dakwaan
P-30 Catatan penuntut umum
P-31 Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa (APB)
P-32 Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat (APS) untuk mengadili
P-33 Tanda terima surat pelimpahan perkara APB/APS
P-34 Tanda terima barang bukti
P-35 Laporan pelimpahan perkara pengamanan persidangan
P-36 Permintaan bantuan pengawalan/pengamanan persidangan
P-37 Surat panggilan saksi ahli/terdakwa/terpidana
P-38 Bantuan panggilan saksi/tersangka/terdakwa
P-39 Laporan hasil persidangan
P-40 Perlawanan jaksa penuntut umum terhadap penetapan PN /penetapan hakim
P-41 Rencana tuntutan pidana
P-42 Surat tuntutan
P-43 Laporan tuntutan pidana
P-44 Laporan jaksa penuntut umum segera setelah putusan
P-45 Laporan putusan hakim
P-46 Memori banding
P-47 Memori kasasi
P-48 Surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan
P-49 Surat ketetapan gugurnya/hapusnya wewenang mengeksekusi
P-50 Usul permohonan kasasi demi kepentingan hukum
P-51 Pemberitahuan pemidanaan bersyarat
P-52 Pemberitahuan pelaksanaan pelepasan bersyarat
P-53 Kartu perkara tindak pidana
Pains of Imprisontment (kesakitan yang dirasakan narapidana/offenders akibat dampak pemenjaraan) Kehilangan kemerdekaan bergerak (deprivation of liberty)Kehilangan hak atas pemenuhan kebutuhan dan pelayanan (the deprivation of goods and services)Kehilangan hak keamanan (the deprivation of security)Kehilangan hak otonomi (the deprivation of autonomy);danKehilangan atas kesempatan melakukan hubungan seksual (the deprivation of heterosexual relationship) (Gresham M Sykes)
Panitera   Pejabat pengadilan yang tugasnya membantu hakim dalam sidang dan membuat berita acara. (Sumber: R. Subekti, Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita: Jakarta, hal. 86)
Parole Suatu pendekatan yang diimplementasikan dimasyarakat dimana anak didik pemasyarakatan telah menjalani setidaknya sebagian dari masa hukumannya disuatu lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya dimasyarakat, asalkan dia hidup sesuai dengan persyaratan yang diwajibkan oleh sistem parole. (Sumber: Yablonski,2000: 416 -yang dikutip dalam buku Analisis situasi Anak yang berhadapadan dengan hukum di Indonesia, UNICEF-Pusat Kajian Kriminolog FISIP UI: Jakarta, 2006-2007. Hal. 50)
Pecandu Narkotika Adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Sumber: UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
Pegawai Pemasyarakatan Adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemasyarakatan (Sumber: Permen Hukum dan Ham RI Nomor : M.HH.01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasyarakatan)
Pejabat Lelang Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. (Sumber:       Salinan       Peraturan       Menteri      Keuangan       Nomor: 93/PMK06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang)
Pejabat Lelang Kelas 1 (PNS DJKN) Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela. (Sumber: Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang)
Pejabat Lelang Kelas II (Swasta) Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela. (Sumber: Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan Informasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis Pemasyarakatan (Sumber: Permen Hukum dan Ham RI No M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dirjen Pas, Kanwil Hukum dan Ham, UPT Pas)
Pelayanan Informasi Jasa yang diberikan oleh Pemasyarakatan kepada masyarakat pengguna Informasi Pemasyarakatan (Sumber: Permen Hukum dan Ham RI No M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dirjen Pas, Kanwil Hukum dan Ham, UPT Pas)
Pelayanan Pembimbingan Adalah kegiatan pembimbingan untuk memungkinkan penerima pelayanan memperbaiki kondisinya.sehingga memiliki kembali rasa harga diri serta mampu menjalankan fungsinya dalam kehidupan masyarakat. [Sumber: Buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 6: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Pelayanan Tahanan Pelayanan tahanan ialah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran tahanan. (Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: nM.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)
Pelecehan Seksual Termasuk perilaku bersifat seks yang tidak dapat diterima seperti sentuhan atau gerakan fisik, ucapan yang berbau seks, memperlihatkan tulisan atau gambar porno dan ajakan seks, dengan kata atau tindakan. Tindakan seperti itu dapat membuat malu dan menimbulkan masalah kesehatan atau keselamatan : hal ini menjadi korban mempunyai alasan yang kuat untuk mempercayai bahwa penolakan dapat merugikannya dalam kaitan dengan pekerjaannya, termasuk dalam memperoleh pekerjaan atau kenaikan pangkat, atau bila menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat. (Sumber: Glossary HAM)
Pelepasan Dari Tuntutan Hukum Hal ini terjadi apabila terdakwa dalam keadaan sakit jiwa atau dalam keadaan darurat pada saat melakukan perbuatan pidana. (Sumber: Glossary HAM)
Pembela Adalah peran PK dalam praktek makro untuk mampu membela kepentingan klien yg diwakilinya. [Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 10: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Pembentuk Opini Adalah peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) untuk selalu memberikan informasi tentang berbagai opic terhadap kelompok. {Sumber: Buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 9: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Pemberi Bantuan Hukum Adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang (Sumber: UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)
Pemberi Semangat Adalah Peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) untuk selalu mendorong semangat dan percaya diri klien. (Sumher:      Buku      pedoman      pelayanan      penelitian      kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 9: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Pembimbing Kemasyarakatan Petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di Bapas (Sumber: PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP)Adalah Petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan dan pengawasan, serta pendampingan, terhadap klien pemasyarakatan. (Sumber: Buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 6: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Pembimbingan Pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan (Sumber: PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP)
Pembina Pembina adalah : Pegawai pemasyarakatan yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap napi, anak negara dan tahanan (intramural treatment)Mereka yang terdiri dari perorangan, kelompok atau organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung ikut melakukan atau mendukung pembinaan napi, anak negara dan tahanan (intramural treatment) (Sumber: Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)
Pembina Pemasyarakatan Petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS (Sumber: PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP)
Pembinaan Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (Sumber: PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP)
Pembinaan dan Pola Pembinaan   Pembinaan dan Pola Pembinaan ini meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan anak didik dan bimbingan klien (Sumber: Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)
Pemohon Lelang Barang Sitaan Adalah pihak Penyidik (Kepolisian, PPNS, TINI AL).
Pemohon Lelang Barang Rampasan Adalah kejaksaan selaku eksekutor    
Pelayanan Tahanan Adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran tahanan (Sumber: Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)
Pemandu Lelang (Basan Baran) Pemandu Lelang (Afslager) adalah orang yang membantu Pejabat Lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang.(Sumber: Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang)
Pembinaan Mental Intelektual dan Wawasan Kebangsaan Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. (Sumber : Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK.04.10. Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Bab VII Pelaksanaan Pembinaan Poin A tentang Ruang Lingkup Pembinaan tentang Bentuk Pembinaan)
Pembinaan Mental Kerohanian Pembinaan mental spiritual serta pendidikan agama adalah salah satu wujud pembinaan Lapas bagi narapidana dan anak didik yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan kesadaran beragama yang tujuannya adalah agar Warga binaan dapat menyadari akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah (Sumber : Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK.04.10. Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Bab VII Pelaksanaan Pembinaan Poin A tentang Ruang Lingkup Pembinaan dan Poin C tentang Bentuk Pembinaan)
Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Adalah semua usaha yang ditujukan untuk meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang rada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (intramural treatment) (Sumber: Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)
Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan) Adalah usaha/kegiatan yang dilakukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir Warga Binaan Pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang diperlukan selama masa pembinaan, pembinaan ini dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus latihan keterampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan- kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh                                    informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan dibidang pendidikan baik formal maupun nonformal agar diupayakan cara belajar melalui Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha.
Pembinaan Kesadaran Beragama Adalah usaha/kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meneguhkan iman para warga binaan pemasyarakatan terutama memberi pengertian agar Warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-berbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah
Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Adalah usaha/kegiatan yang dilaksanakan melalui P.4 termasuk menyadarkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat menjadi Warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negara
Pembinaan Olahraga dan Kesenian Pembinaan olah raga dan kesenian bagi warga binaan termasuk dalam bentuk pembinaan penyuluhan jasmani : Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani, kepada tahanan diberikan kegiatan olahraga, kesenian, dan rekreasi di dalam rutan/cabrutan sesuai fasilitas yang tersedia.Dalam upaya memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1), tahanan diperkenankan membawa sendiri peralatan yang diperlukan sepanjang tidak menggangu keamanan dan ketertiban Rutan/Cabrutan.Senam pagi tahanan dipimpin oleh petugas Rutan/Cabrutan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali seminggu.Penyelengaraan kegiatan olah raga berupa bola volley, bulu tangkis, tenis meja, sepak bola, catur, dan lain-lain, dilaksanakan di dalam Rutan/Cabrutan dan dalam pengawasan petugas.Kegiatan rekreasi bagi tahanan di dalam Rutan/Cabrutan, meliputi :Penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh tahanan dan atau team yang didatangkan dari luar, terutama pada saat-saat menjelang atau pada hari-hari besar nasional.Penyelengaraan pertunjukan berupa pemutaran film, video, atau televisi, dan lain-lain.Memberikan kesempatan pada tahanan untuk melakukan kegiatan sosial/bakti sosial yang sifatnya sukarela misalnya donor darah. (Sumber : Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK.04.10. Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Bab VII Pelaksanaan Pembinaan Poin C tentang Bentuk Pembinaan)
Pemeliharaan (Basan Baran) Kegiatan mengawasi dan memelihara basan dan baran yang disimpan di rupbasan sehingga keutuhannya, baik jenis, macam, kadar, kualitas dan kuantitasnya tetap terjamin. (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E1.35PK.03.10. Tahun 2002 tentang Juklak Juknis Basan Baran di Rupbasan)
Pemesanan (Bama) Penyusunan permintaan bahan makanan berdasarkan menu sesuai jumlah WBP dan tahanan (Sumber: Permen Kumham No.M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi WBP di Lapas dan Rutan)
Pemindahan  Narapidana,  Anak  Didik  dan  Tahanan Pemindahan  narapidana,  anak  didik  dan  tahanan  dari  suatu  Lembaga  Pemasyarakatan,  Rumah  Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara ke Lembaga Pemasyarakatan,  Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara lainnya, dilakukan menurut ketentuan dalam Keputusan Menteri. (Sumber: Permen No. : M.01-PK.02.01/1991 tentang Pemindahan Narapidana, Andik Pas dan Tahanan)
Pemuka Narapidana yang membantu petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lapas (Sumber: Permen Kumham No.7 Tahun 2003 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lapas)
Pemungkin Adalah peran PK dalam praktek mikro (individu-keluarga) dalam menyediakan dukungan dan dorongan kepada sistem Klien agar mampu menghadapi masalahnya. (Sumber: Buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 8: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Pemutasian (Basan Baran) Kegiatan pemindahan basan dan atau baran secara administratif maupun fisik untuk kepentingan proses peradilan sesuai tingkat pemeriksaan (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E1.35PK.03.10. Tahun 2002 tentang Juklak Juknis Basan Baran di Rupbasan)
Penahanan Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Sumber: Pasal 1 UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
Penahanan Kota Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. (Sumber: Pasal 1 UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
Penahanan Rumah Penahanan Rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasn terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. (Sumber: Pasal 1 UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
Penangkapan Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang (Sumber: Pasal 1 UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)  
Penasihat Hukum Seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. (Sumber: UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
Pencabutan Kebebasan Segala bentuk penahanan atau pemenjaraan atau penempatan seseorang dibawah suatu lingkungan pengawasan publik atauprivat dimana orang tersebut tidak diijinkan meninggalkan tempat tersebut sesukanya, berdasr perintah otoritas pengadilan, administrasi, atau lainnya. (Sumber: pasal 11 Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Anak yang dicabut Kebebasannya atau Havana Rules Resolusi No. 45/113, Sidang Pleno ke 68,14 Desember 1990)
Pencari Informasi Adalah peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) untuk selalu memberikan informasi tentang berbagai topik terhadap kelompok. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 9: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Pencatat Adalah Peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) untuk selalu memelihara catatan terhadap semua keputusan yang telah ditetapkan. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 9: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Pendaftaran (Basan Baran) Kegiatan pencatatan dalam buku pendaftaran sesuai tingkat pemeriksaan, penyiapan administrasi dan dokumentasi (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E1.35PK.03.10. Tahun 2002 tentang Juklak Juknis Basan Baran di Rupbasan)
Pendaftaran Narapidana Pendaftaran narapidana terdiri dari tahap-tahap berikut : Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat keputusan/surat penetapan/surat perintah dan mencocokan narapidana yang bersangkutan.Mencatat identitas narapidana/anak didik dalam buku Daftar Register BMeneliti kembali barag-barang yang dibawa narapidana dan mencatat dalam buku penitipan barang (Register D), setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya ditulisi nama pemilik dan sebagainya.Barang-barang perhiasan (berharga) yang mahal harganya dicatat dalam Buku Register D dan barang-barang berharga tersebut atau uang disimpan atau dititipkan dalam lemari besi (brandkast)Mengambil teraan jari (tiga jari kiri) narapidana/anak didik pada surat keputusan dan sepuluh jari kanan kiri pada kartu daktiloskopi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Mengambil foto narapidana/anak didik.Memerintahkan untuk memeriksa narapidana/anak didik yang bersangkutan kepada dokter atau paramedic Lapas/Lapas Anak.Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran membuat berita acara narapidana/anak didik yang ditandatangani bersama oleh petugas pendaftaran atas nama Kalapas/Kalapas Anak kemudian mempersilahkan pengawal tersebut untuk meninggalkan Lapas/Lapas Anak (Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. punan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan. Jakarta:2004. Hlm, 73-74)
Pendaftaran (Registrasi) Tahanan Kegiatan pencatatan tahanan dan barang-barang bawaannya, penyiapan administrasi tahanan, statistic, dan dokumentasi tahanan. (Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Nomor: E.76-UM.01.06 Tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI Hal.3)
Pendaftaran Tahanan Pendaftaran tahanan terdiri dari tahap-tahap berikut: Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat perintah/penetapan penahanan dan mencocokkannya dengan tahanan yang bersangkutan.Mencatat hal-hal penting seperti tanggal dan nomor surat perintah/   penetapan   penahanan   dalam   Buku   Register   A menurut golongan tahanan tersebut.Meneliti kembali barang-barang yang dibawa tahanan dan mencatat dalam Buku Penitipan Barangbarang (Register D) dan setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya ditulis antara lain pemiliknya dan sebagainya.Barang-barang perhiasan (berharga) yang mahal dicatat dalam Buku Register D dan kemudian barangbarang tersebut atau uang disimpan (dititipkan) di dalam lemari besi (brandkast).Mencatat identitas tahanan, mengambil sidik jari tahanan yang dicap pada surat perintah/penetapan penahanan dan kartu daktiloskopi serta mengambil foto tahanan.Pemeriksaan kesehatan tahanan kepada dokter atau petugas medis Rutan/Cabrutan.Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran membuat Berita Acara Penerimaan tahanan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Unit Pendaftaran atas nama Kepala Rutan/Cabrutan dan pengawalnya, kemudian mempersilakan pengawal tersebut meninggalkan Rutan/ Cabrutan. 8) Kepada tahanan baru kemudian diberikan barang perleng-kapan Rutan/Cabrutan (Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderai Pemasyarakatan. punan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan. Jakarta: 2004. Hal. 71)
Pendampingan Adalah peran PK dalam praktek mikro (individu-keluarga) dalam membela kepentingan dan memberdayakan klien. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 8: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Pendengar Adalah  Peran PK dalam praktek mezzo  (kelompok)  untuk selalu menjadi pendengar yang baik pada saat diperlukan. {Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 9: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Pendorong Adalah Peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) untuk selalu memberikan dorongan bagi kemajuan dan perubahan dalam diri klien. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 9: Bapas Klas 1 Jakarta, 2009)
Penelitian (Basan Baran) Penelitian basan baran adalah kegitan memeriksa, menguji, dan menaksir semua benda yang akan disimpan di Rupbasan
Penempatan Tahanan Penempatan tahanan terdiri dari tahap-tahap berikut: Tahanan baru ditempatkan di blok pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan.Tahanan yang berpenyakit menular harus dikarantinakan dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya, demikian juga terhadap tahanan yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus untuk keperluan tersebut (Register G).Setiap tahanan perlu diwawancarai untuk kepentingan perawatannya di Rutan/Cabrutan.Dalam penempatan tahanan wajib memperhatikan peng-golongan mereka, berdasarkan : a.   Jenis kelamin. b.   Umur c.   Tingkat pemeriksaan. d.   Jenis perkara. e.   Kewarganegaraan. 5)  Untuk mengetahui data penghuni blok, pada bagian luar pintu sebelah kiri atau kanan setiap kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi nama, nomor, daftar,umur, tingkat pemeriksaan, tanggal habis masa penahanan. 6)  Pengenalan lingkungan dilakukan oleh kepala blok yang akan memberikan atau mengadakan : a.   Penjelasan tentang hak dan kewajiban tahanan. b.   Pengenalan   terhadap   peraturan   dan   ketentuan   yang
berlaku. (Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat JenderalPemasyarakatan. punan Peraturan Perundang-undangan tcntang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan. Jakarta: 2004. . 71-72)
Penengah Adalah peran PK dalam praktek makro untuk menjadi penengah antara dua atau lebih klien yg berkepentingan sehingga tercapai kesepakatan. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 10: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Penerimaan Tahanan Penerimaan tahanan dicatat dalam buku register daftar tahanan berdasarkan tingkat pemeriksaan. Penerimaan meliputi: a. Penelitian surat sebagai dasar penahanan b. Pencocokan nama tahanan c. Penggeledahan badan dan atau barang (Sumber: Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara
Penempatan Narapidana Penempatan narapidana terdiri dari tahap-tahap berikut : Narapidana/anak didik yang baru masuk ditempatkan di blok penerimaan dan pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan.Narapidana/anak didik yang sakit menular dan berbahaya ditempatkan terpisah dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya. Demikian juga yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus yang semuanya bertujuan agar mereka dapat memperoleh perawatan yang cepat dan tepat.Setiap narapidana/anak didik wajib diteliti latar belakang kehidupannya untuk kepentingan pembinaannya.Dalam penempatan narapidana/anak didik wajib memperhatikan penggolongan narapidana/anak didik berdasarkan :Jenis kelaminUmurResidivisKewarganegaraanJenis KejahatanLama PidanaUntuk mengetahui data penghuni blok, maka pada sebelah luar pintu setiap kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi : nama, nomor daftar, lama pidana, tanggal lepas (expirasi) dan lain-lain yang dianggap perlu.Pengenalan lingkungan dilakukan oleh kepala blok pengenalan lingkungan yang akan memberikan :Penjelasan tentang hak dan kewajiban narapidana/anak didik;Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku;Pengenalan dengan walinya;Pengamatan dan penelitian oleh petugas Bimbingan Kemasyarakatan, wali narapidana/anak didik dan TPP yang mencatat awal tentang semua latar belakang narapidana/anak didik untuk kepentingannya.Pengenalan singkat dengan Kalapas/Kalapas AnakMasa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (mapenaling) selama-lamanya satu bulan (Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. punan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan. Jakarta:2004. Hlm, 74)
Penerimaan Narapidana Penerimaan narapidana terdiri dari tahap-tahap berikut : Penerimaan narapidana/anak didik yang baru masuk di Lapas/Lapas Anak wajib disertai surat-surat yang sahPenerimaan narapidana/anak didik yang pertama kali dilakukan oleh petugas pintu gerbang yang ditunjuk oleh komandan jaga.Regu jaga yang menerima narapidana/anak didik, segera meneliti apakah surat-surat yang melengkapinya sah atau tidak dan mencocokan narapidana/anak didik yang tercantum di dalam surat tersebut.Regu jaga mengantar narapidana/anak didik beserta pengawalnya kepada komandan jaga.Komandan jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap surat-surat, barang-barang bawaan untuk dicocokkan dengan narapidana/anak didik yang bersangkutan.Setelah pencocokan selesai kemudian dilakukan penggeledahan terhadap narapidana/anak didik yang bersangkutanDalam melakukan penggeledahan wajib mengindahkan norma-norma kesopanan. Penggeledahan terhadap narapidana dan anak didik wanita dilakukan oleh petugas wanita.Jika dalam penggeleahan ditemukan barang terlarang, maka barang tersebut harus diamankan dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.Apabila penggeledahan selesai, komandan jaga memerintahkan untuk mengantar narapidana/anak didik baru beserta pengawalnya dan surat-surat, barang-barang yang dibawa maupun hasil penggeledahan kepada petugas pendaftaran.Tanggung jawab atas sah tidaknya penerimaan narapidana/anak didik di tangan Kalapas/Kalapas Anak. (Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. punan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan. Jakarta:2004. Hlm, 73)
Penelantaran Suatu keadaan yang tidak terpelihara, tidak ada yang merawat, terbengkalai, dan tidak terurus. (Sumber: Glossary HAM)
Penelitian Dasar Adalah penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah atau untuk menemukan bidang pengetahuan baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. [Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 18: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Penelitian Evaluasi Adalah penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu untuk mengetahui keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan pelayanan kemasyarakatan, termasuk untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat. [Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 18: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Penelitian Kemasyarakatan Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS (Sumber: PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP) Adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan berdasarkan metode ilmiah untuk memperoleh informasi tentang berbagai permasalahan baik actual maupun potensial, dalam upaya meningkatkan mutu pengetahuan Pembimbingan Kemasyarakatan maupun kualitas pelayanan sesuai tujuan Pembimbing Kemasyarakatan. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimhingan, pengawasan dan pendampingan, hai. 14: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Penelitian (Basan Baran) Penelitian basan baran adalah kegiatan memeriksa, menguji, dan menaksir semua benda yang akan disimpan di Rupbasan (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E1.35PK.03.10. Tahun 2002 tentang Juklak Juknis Basan Baran di Rupbasan)
Penelitian Kualitatif Adalah penelitian yang mencakup induktif tentang masalah-masalah perorangan, kelompok dan organisasi atau masyarakat tanpa mendalami segi kuantitatif. {Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 18: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Penelitian Kuantitatif Adalah penelitian yang mencakup analisis relative inferensial atau deskriptif. [Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 18: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Penelitian Terapan Adalah penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis tertentu.  [Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 18: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Penelitian Ulang Adalah penelitian/pemeriksaan kembali tentang informasi jawaban-jawaban atau penjelasan yg teiah diberikan oleh informan, interviewer atau responden. [Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 19: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Penerimaan (Basan Baran) Kegiatan memeriksa sah tidaknya surat-surat yang melengkapinya dan mencocokan jenis, mutu, macam dan jumlah benda sitaan yang diterima sebagaimana tertulis dalam surat-surat tersebut. (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E1.35PK.03.10. Tahun 2002 tentang Juklak Juknis Basan Baran di Rupbasan)
Penerimaan Bahan Makanan Suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan. (Sumber: Permen Kumham No.M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi WBP di Lapas dan Rutan)
Pengacara Seseorang yang bertindak dalam suatu perkara untuk membela kepentingan yang berperkara, dalam perkara perdata untuk tergugat/penggugat dan dalam perkara pidana untuk terdakwa (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti) Penasehat hukum, pengemban perkara, pembela, seorang sarjana hukum yang pekerjaannya atau mata pencahariannya ialah mengajukan dan membela perkara-perkara di muka pengadilan, berasal dari kata “acara” sehingga dapat pula didefmisikan sebagai orang yang mahir dalam acara (di muka pengadilan). (Sumber:   Subekti   dan   Tjitrosoedibio,   Ramus   Hukum,   Jakarta:   Pradnya Paramita. Hal. 88)
Pengadilan Suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan absolute dan elative sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan/membentuknya  (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti) Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan yaitu memeriksa dan memutus perkara sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang-undang (Sumber: Subekti dan Tjitrosoedibio, Ramus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 88)
Pengadilan Anak   Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. (Sumber: Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak)
Pengadilan Negeri Badan peradilan pada tingkat pertama yang berkuasa mengadili semua perkara penyelewengan hukum di daerah hukumnya (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Pengadilan Tinggi Badan yang berkuasa mengadili perkara banding yang berasal dari pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Pengaduan pemberitahuan disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak orang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya menurut hukum yang berlaku (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Pengakhiran Pembimbingan Adalah pengakhiran kegiatan pemberian bantuan kepada klien disebabkan antara lain tujuan bantuan telah tercapai, penerima pelayanan mengundurkan diri, pindah tempat atau memerlukan rujukan dan telah dirujuk ke lembaga lain. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 33: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Pengaman Pemasyarakatan Petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS (Sumber: PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP)
Pengamanan (Basan Baran) Pengamanan basan baran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menangkal adanya gangguan dan ancaman terhadap keutuhan Basan dan Baran dari luar maupun dari dalam Rupbasan (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E1.35PK.03.10. Tahun 2002 tentang Juklak Juknis Basan Baran di Rupbasan)
Pengambilan Inisiatif Adalah peran PK dalam praktek makro untuk selalu mengambil inisiatif terhadap berbagai isu.(Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 10: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Pengatur Kompromi Adalah Peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) dalam mengatur kesepakatan dan kompromi dalam kelompok. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 9: Bapas Klas 1 Jakarta, 2009)
Pengawasan Intern Pemasyarakatan Adalah seluruh proses kegiatan reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Sumber: Permen Hukum dan Ham RI Nomor : M.HH.01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasyarakatan)
Pengayoman Pengayoman adalah tindakan yang dilakukan sebagai perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan. (Sumber: Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)
Pengelolaan Dokumen Proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis (Sumber: Permen Hukum dan Ham RI No M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dirjen Pas, Kanwil Hukum dan Ham, UPT Pas)
Pengeluaran/ Penghapusan (Basan Baran) Rangkaian kegiatan basan dan atau baran yang dilakukan baik sebelum adanya putusan pengadilan (pra-adjudication) maupun sesudah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (post-adjudication) (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E1.35PK.03.10. Tahun 2002 tentang Juklak Juknis Basan Baran di Rupbasan)  
Pengeluaran Tahanan Suatu kegiatan mengeluarkan tahanan baik untuk sementara waktu maupun yang bersifat tetap yang didasarkan pada surat perintah/penetapan tahanan yang sah. [Sumber: Petunjuk Teknis Nomor. EJ6~UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Hal. 22)
Penggeledahan Tindakan penyelidik untuk melakukan pemeriksaan pada sesuai yang dicurigai dapat menjadi bukti di persidangan (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)Kegiatan pemeriksaan yang menyeluruh secara detail, teliti, dan seksama guna mengantisipasi masuk-keluarnya barang atau alat yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban peri kehidupan warga binaan. (Sumber: Pusat Pencegahan Lakhar BNN. Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/Rutan. Jakarta: BNN.2009. Hal.83)
Penggeledahan Rumah Tindakan penyidik memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
Penggerak Adalah peran PK dalam praktek makro untuk mengorganisasikan dan menggerakan serta mendorong orang berpartisipasi dalam organisasi/masyarakat. [Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 10: Bapas Klas 1 Jakarta, 2009)
Penggugat Seseorang yang mengajukan gugatan di pengadilan (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Penghubung Adalah peran PK dalam praktek mikro (individu-keluarga) dalam menghubungkan klien dg sistem peradilan pidana (Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan).(Sumber: Buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 8: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Community Organization) Adalah metode dalam praktek PK dalam upaya menciptakan serta mempertahankan keseimbangan diantara kebutuhan dengan sumber-sumber yang tersedia dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimhingan, pengawasan dan pendampingan, hai. 14: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Pengikut Adalah Peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) untuk menjadi pengikut yg baik dan mendorong anggota kelompok untuk menjadi pengikut yang baik. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 9: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Pengusutan Usaha untuk mencari bahan-bahan bukti apabila timbul dugaan seseorang melakukan suatu tindak pidana (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Peninjauan Kembali Upaya hukum luar biasa setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ada hal lain yang ditentukan undang-undang (Sumber: Kamus Hukum Online)Upaya hukum setelah adanya putusan dari Pengadilan Tingkat Kasasi disertai dengan pendapat jika adanya kekhilafan hakim dalam penerapan suatu putusan atau adanya bukti-bukti baru/novum yang belum pernah disampaikan dalam persidangan (tingkat pertama, banding atau kasasi) (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)Peninjauan kembali, yaitu kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah diketahuinya hal-hal baru (novum) yang dulu tidak diketahui sewaktu perkaranya diperiksa dan diputus oleh pengadilan. (lihat vonis). (Sumber: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman)
Penjara Bangunan untuk menghukum napi. (Sumber: Kamus Hukum Online) Hukuman (pidana) pokok yang juga dinamakan hukuman badan yang dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada seorang terhukum yang agak berat: dibedakan dari hukuman badan lain yang dinamakan “kurungan” yang memberikan penderitaan ringan. (Sumber: R.Subekti, Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, cet, ke-17, Pradnya Paramita:Jakarta, 2008, hal.88)
Penjara Darurat Penjara darurat merupakan ciri khas dari sejarah kepenjaraan RI tahap kedua. Adapun jenis penjara darurat adalah, (1) Penjara darurat yang berisi beberapa orang terpidana yang dibawa serta mengungsi oleh pimpinan penjaranya, (2) penjara darurat yang khusus didirikan dalam tempat-tempat pengungsian sebagai tempat untuk orang-orang yang dianggap sebagai mata-mata musuh. (3) Penjara-penjara darurat yang merupakan komponen dari tata peradilan pidana darurat yang diadakan dalam rangka mempertahankan eksistensi dan konsistensi dari NKRI. (Sumber: Departemen Kehakiman dan HAM, Direktorat Jcnderal Pemasyarakatan. Sejarah Pemasyarakatan (dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan). Jakarta: Direktorat jenderal Pemasyarakatan, 2U04. Hal. 76)
Penologi Ilmu tentang kepenjaraan dan perlakuan / pembinaan narapidana (Sumber: Soedjono Dirjoisworo ,Sejarah dan Azas-Azas Penology (Pemasyarakatan)
Penuntutan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yangberwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)  
Penuntut Umum Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)
Penyadapan Adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya. (Sumber: UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
Penyalur Informasi Adalah peran PK dalam praktek mikro (individu-keluarga) untuk menyiapkan dan menyalurkan informasi yg dibutuhkan. [Sumber: Buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 8: Bapas Klas 1 Jakarta, 2009)
Penyelamatan (Basan Baran) Kegiatan yang dilakukan untuk ,menjaga keselamatan basan dan atau baran dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E1.35PK.03.10. Tahun 2002 tentang Juklak Juknis Basan Baran di Rupbasan)
Penyelenggaraan Daktiloskopi Penyelenggaraan daaktiloskopi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengambil, merekam, mengamati, mempelajari, mengembangkan, merumuskan, mendokumentasikan, mencari kembali dokumen, dan membuat keterangan sidik jari seseorang. (Sumber: Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Tentang Daktiloskopi)
Penyelidik Penyelidik adalah pejabat pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)
Penyelidikan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)
Penyidik Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan; (Sumber: UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
Penyidik Pembantu Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan; (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Penyidikan Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)
Penyiksaan Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menguhukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apa-bila  rasa  sakit atau  penderitaan  tersebut  ditumbulkan  oleh,  atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapu pun dan atau pejabat publik. (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)
Penyitaan Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. (Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
Penyimpanan Bahan Makanan suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas digudang bahan makanan kering dan basah serta pencatatan dan pelaporan. (Sumber: Permen Kumham No.M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi WBP di Lapas dan Rutan)
Penyimpanan (Basan Baran) Basan Baran yang baru diterima disimpan berdasarkan tingkat pemeriksaan, tempat penyimpanan, dan jenis tingkat pemeriksaan : PenyidikanPenuntutanPengadilan negeriPengadilan tinggi/bandingMahkamah agung/kasasi Tempat penyimpanan/risiko : UmumBerhargaBerbahayaTerbuka dan cepat rusak Jenis: KertasLogamNon logamBahan kimia dan obat-obatan terlarangPeralatan listrik elektronikPeralatan bermesin mekanikBerbentuk gasAlat-alat rumah tanggaBahan makanan dan minumanTumbuh-tumbuhan/tanamanHewan ternakRumah, bangunan gedungTanahKapal laut dan kapal udara (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E1.35PK.03.10. Tahun 2002 tentang Juklak Juknis Basan Baran di Rupbasan)
Penyuluhan Hukum salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang‑undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. (Sumber: Pasal 1 (1) Permen Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum)
Penyuluhan Pembimbing Kemasyarakatan Adalah salah satu bentuk komunikasi berupa penyampaian informasi dan atau pesan-pesan lainnya yang terkait dengan proses pemecahan masalah klien dengan tujuan menumbuh kembangkan pengertian, tujuan, kesadaran, tanggung jawab, komitmen, merasa menjadi bagian serta peran serta dalam proses tsb. [Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pcmbimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 23: Bapas Klas 1 Jakarta, 2009)
Peradilan Proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan peradilan menurut hukum yang berlaku (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan. (Sumber: Subekti dan Tjitrosoedibio, Ramus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 89)
Perampasan Pengambil alihan hak milik seseorang yang telah mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Sumber: Lembaga Pengelola Aset, hal. 9)
Perantara Adalah  peran  PK dalam  praktek mikro   (individu-keluarga)  untuk menemukan jalan keluar bila terjadi konflik. [Sumber: Buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 8: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Perawatan Kesejahteraan Tahanan Kegiatan yang dilakukan dalam upaya melayani kebutuhan perlengkapan, makanan dan kesehatan tahanan. (Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Hal. 3)
Perawatan Tahanan Proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari  penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) (Sumber: Pasal 1 (1) PP 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan)
Perbuatan Melawan Hukum Suatu kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan nilai kesusilaan dan nilai pergaulan hidup terhadap orang lain atau suatu benda (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Perdagangan Anak Setiap tindakan atau transaksi dimana seorang anak dialihkan dari seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain dengan imbalan atau pertimbangan lainnya. (Sumber: pasal 2(a) Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornograi Anak, UN Document No.A/54/L84 at 5 (2000))
Pereda Adalah Peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) untuk mampu meredakan berbagai ketegangan dalam kelompok. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 10: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Perencanaan Menu suatu kegiatan penyusunan menu dengan gizi seimbang yang akan diolah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi WBP dan tahanan. (Sumber: Permen Kumham No.M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi WBP di Lapas dan Rutan)
Perilaku “Kapal Selam” “Kapal selam” adalah predikat yang diberikan kepada petugas yang selalu membela kepentingan individu penjara. (Sumber: Sudirman, Didin. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Dep. Hukum dan HAM RI. 2007. Hal: 220)
Perilaku “Simpan Vonis” Perilaku ‘Simpan vonis’ adalah bentuk kerja sama antara tahanan atau terpidana dengan petugas penjara (umumnya petugas registrasi) atau bahkan dengan petugas pengadilan dan kejaksaan agar surat putusan hakim tidak diberikan pada pihak lapas. (Sumber: Sudirman, Didin. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Dep. Hukum dan HAM RI. 2007. Hal: 221)
Perlengkapan Ibadah Perlengkapan ibadah merupakan salah satu hak warga binaan pemasyarakatan untuk memperoleh perawatan jasmani maupun rohani. Perlengkapan ibadah yang diberikan meliputi satu lembar kain sarung (bagi warga binaan laki-iaki) dan satu stel mukena (bagi warga binaan perempuan) (Sumber: Pasal 5, Pasal 6, Pasal, Pasal 7, Pasal 8 dan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1999 Syaratdan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)
Perlengkapan Makan Perlengkapan makan dan perlengkapan minum bagi tahanan selama berada di dalam Lapas diberikan oleh pihak Lapas dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang bertujuan untuk menajaga agar narapidana maupun tahanan selalu dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohaniah. (Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10. Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Bab VII Pelaksanaan)
Perlengkapan Tidur Setiap tahanan diberikan perlengkapan tidur yang layak oleh pihak Lapas dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang bertujuan untuk menajaga agar narapidana maupun tahanan selalu dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohaniah. (Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10. Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Bab VII Pelaksanaan Pembnaan Poin D tentang Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan)
Perlindungan Anak Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimalsesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Sumber: Pasal 1 (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).Segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melasanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. (Sumber: Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama, 2008, hal. 33)
Perunding Adalah peran PK dalam praktek makro untuk mampu mewakili klien untuk berunding dan menemukan jalan keluar dg lembaga/klien. [Sumber:      buku      pedoman      pelayanan      penelitian      kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 10: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Petitum Permintaan/tuntutan yang diajukan oleh para pihak (Sumber: Kamus Hukum Online)
Petugas Blok Petugas blok bertugas membuka, membersihkan, dan mengunci blok tahanan. Kunci-kunci blok/sel pada waktu siang hari dipegang oleh petugas blok, pada malam hari disimpan dalam lemari kunci yang terkunci, anak kunci lemari tempat kunci dipegang oleh Komandan Jaga. (Sumber: Pelaksanaan Pengawasan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)
Petugas Pemasyarakatan Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan (Sumber: Penjelasan UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)
Petunjuk Pelaksanaan Perawatan Tahanan (Juklak Perawatan Tahanan) Petunjuk yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama perawatan tahanan berlangsung. (Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Nomor. E76-UM.01.06 Tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Hal.3)
Petunjuk Pelaksanaan Rupbasan Petunjuk yang harus menjadi pedoman dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan Negara (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E1.35PK.03.10. Tahun 2002 tentang Juklak Juknis Basan Baran di Rupbasan)
Pidana     Hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. (Sumber: Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama, 2008, hal. 126)
Pidana Kerja Sosial Pidana kerja sosial mengharuskan pelaku pelanggaran menyediakan sejumlah waktu untuk bekerja yang sifatnya pelayanan public. (Sumber: Snarr, Richard. (2001). Introduction to Corrections (3rd Ed). Brown & Benchmark Publishers, hal.66).
Pidana Denda Pidana denda merupakan jenis sanksi finansial yang mengharuskan pelaku untuk membayar uang dengan jumlah tertentu sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.
Pidana Kerja Sosial Pidana kerja sosial mengharuskan pelaku pelanggaran menyediakan sejumlah waktu untuk bekerja yang sifatnya pelayanan publik. (Sumber: Snarr, Richard. (2001). Introduction to Corrections (3rd Ed). Brown & Benchmark Publishers, h.66).
Pola Pembinaan Pola pembinaan dibagi menjadi dua : Pola pembinaan official perspective yakni pola pembinaan yang lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dari yang membina sebagai cerminan pemenuhan kebutuhan masyarakat.Pola pembinaan consumer perspective yakni pola pembinaan yang lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dari yang dibina. (Sumber: Sudirman, Didin.Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesa.Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Dep.Hukum dan HAM RI.2007. Hal.105-106)
Pornografi Anak Setiap representasi, dengan cara apapun, seorang anak yang terlibat dalam aktifitas seksual yang nyata atau yang disimulasi atau setiap representasi bagian seksual anak untuk tujuan-tujuan seksual. (Sumber: pasal 2(c) Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, UN Document No. A/54/L84 at 5 (2000))
Portir Portir adalah penjaga pintu gerbang yang merupakan bagian dari unit keamanan dan ketertiban. (Sumber: Bab VIII Sarana Pembinaan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)
Pos Atas Pos Atas adalah : Menara yang terletak di atas tembok keliling dengan jarak masing-masing Pos Atas maksimal 100 m.Struktur bangunan terbuat dari konstruksi beton bertulang dengan selasar tanpa atap di atas tembok keliling panjang 2 x 5 meter dan lebar 1 meter, dipasang pagar (railing) pengaman.Prototype pos atas tersebut pada LAMPIRAN XVII (Sumber: Pasal 16 angka 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan)
Pos Pengamanan Bawah Pos pengamanan bawah adalah merupakan pos pengamanan yang terletak di bawah antara Pos Atas pada pagar bagian dalam sekeliling Lapas/Rutan (Sumber: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan)
Pos Utama Pos utama yaitu tempat kedudukan komandan jaga (Karupam). Pos utama terletak pada Steril area disamping Pintu Pagar Keliling Dalam, terdiri dari : Ruang kepala regu pengamanan (karupam);Ruang penyimpanan senjata api dan alat perlengkepan keamanan lainnya yang siap pakai;Ruang istirahat;Kamar kecil (toilet) (Sumber: Pasal 16 angka 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan)
Posita Dasar-dasar gugatan/fakta-fakta (Sumber: Kamus Hukum Online)  
Post Adjudikasi Post adjudikasi adalah proses dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di lembaga pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan hingga masa hukuman tersebut dilaksanakan (Sumber: Pasal 1 Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Organisasi dan Tata Laksana Balai Pemasyarakatan)
Pra Adjudikasi Pra adjudikasi adalah proses dan tahap dalam peradilan pidana yang melipui penyelesaian perkara di lingkup penyelidikan dan penyidikan, pra penuntutan. (Sumber: Pasal 1 Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Laksana Balai Pemasyarakatan)
Praduga Tidak Bersalah Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan dimajukan ke hadapan sidang pengadilan diasumsikan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)
Prekusor Narkotika Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.(Sumber: UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
Pretrial Release Program ini merupakan alternatif bagi penahanan selama persidangan dan pembebasan beberapa jenis pelaku dari commercial bond.Jadi, meskipun pelaku kejahatan tetap berada dalam kekuasaan dari Sistem Peradilan Pidana, dengan adanya pretrial release, pelaku diizinkan untuk berada di luar tahanan selama menunggu putusan. (Sumber: McCharthy, Belinda., McCarthy, Bernard., &Matthew C Leone. (2001]. Community Based Corrections (4thEd). hal.39).
Prinsip Pemasyarakatan Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaan-nya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyara-katannya. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan/Cabrutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industry kecil dan produksi pangan. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya dengan merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina.dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentuUntuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan (Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)  
Probasi Informal Probasi informal adalah proses dimana pelanggar hukum yang bersangkutan dikeluarkan dari tempat-tempat penahanan sementara untuk selanjutnya berada di bawah pengawasan masyarakat. Selama di bawah pengawasan masyarakat diadakan pula usaha-usaha pembinaan yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat bebas bekerja sama dengan instansi-instansi pemasyarakatan sebagai instansi pembina formal. [Sumber: Sudirman, Didin. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Dep. Hukum dan HAM RI. 2007. Hal: 147)
Probation Probation merupakan kondisi di mana pelaku bebas namun tetap berada dalam pengawasan di masyarakat sebagai bentuk alternatif pemenjaraan. (Sumber: Henningsen, Radney j. (1981). Handbook of Criminal Justice Series Probation and Parole.USA: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., hal .8-9).Program hukuman pemenjaraan yang ditangguhkan sehingga anak tetap bebass, selama ia mematuhi persyaratan yang diberikan pengadilan, dibawah pengawasan dan bimbingan seorang petugas pemasyarakatan/probation officer. (Sumber: Yablonski.2000: 416 -yang dikutip dalam buku Analisis situasi Anak yang berhadapadan dengan hukum di Indonesia, UNICEF-Pusat Kajian Kriminolog FISIP Ul: Jakarta, 2006-2007.Hal. 49)
Program Intervensi Program intervensi memiliki keterkaitan dengan diversi (pengalihan) yang bertujuan untuk mereduksi tindak kejahatan, meningkatkan kesehatan, dan fungsi sosial terdakwa (baik anak maupun dewasa). Program intervensi yang efektif contohnya adalah dengan mebekali mereka sebelum memasuki dunia luar penjara, menyediakan lapangan kerja bagi mereka, mengembangkan potensi mereka, dan pengalihan agresivitas menjadi energy yg kreatif dan positif. Program ini juga bertujuan untuk menyadarkan mereka akan tindakan yg salah dan membuat mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut dengan alternatif-alternatif penanganan kasus sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. (Sumber: Laporan NSW (What Sre Court Diversion Programs?))
Program Perawatan Rencana kegiatan pembinaan tahanan  sebagai  upaya  untuk  memperlancar proses  pemeriksaan dalam  semua tingkat pemeriksaan dan untuk mempersiapkan pembinaan lebih lanjut di LAPAS apabila tahanan yang bersangkutan menjalani pidana di LAPAS. (Sumber: Penjelasan PP 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan)
Prohibition Policy   Suatu kebijaksanaan kriminal untuk menanggulangi suatu tindak pidana dengan jalan melarang kegiatan perdagangan minuman keras atau narkotika melalui undang-undang
Proses Identifikasi (Basan Baran) Suatu kegiatan atau proses untuk mengenal, mengetahui, menentukan dan menetapkan secara tepat, benar terhadap kondisi fisik, jenis dan mutu suatu benda atau barang. (Sumber: Pedoman Tata Cara dan Teknik Identifikasi Basan dan Baran, Ditjen PAS, 2012)
Prostitusi Anak Pengunaan seorang anak dalam aktifitas seksual dengan imbalan atau pertimbangan lainnya. (Sumber: pasal (2)b Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak ttentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, UN Document No.A/54/l84 at 5 (2000))
Protap Protap adalah Standar Operasional Prosedur (SOP] yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pemasyarakatan di UPT. (Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Peraturan menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2009. : 65.)
Psikotropika Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. (Sumber: UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika)
Putusan Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang hukum tentukan (Sumber: R.Subekti, Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita:Jakarta,hal.92)
Putusan Bebas Putusan akhir yang menyatakan pelaku bebas dari perkara (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Putusan Pengadilan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. (Sumber: KUHAP)
Putusan Sela Putusan sementara/pertengahan dalam suatu perkara (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Psikotropika   Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. (Sumber: Pusat Pencegahan Lakhar BNN. Advokasi Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/Rutan. Jakarta: BNN. 2009. Hal. 11)

Q

ISTILAH PENGERTIAN
   

R

ISTILAH PENGERTIAN
Register A I Daftar tahanan pada tingkat penyidik (Polri)
Register A II Daftar tahanan pada tingkat penuntut umum (Kejaksaan)
Register A III Daftar tahanan pada tingkat  Pengadilan Negeri
Register A IV Daftar tahanan pada tingkat Pengadilan Tinggi
Register A V Daftar tahanan pada tingkat Mahkamah Agung
Register B I Daftar narapidana yang dipidana lebih dari 1 (satu) tahun
Register B IIa Daftar narapidana yang dipidana lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun
Register B IIb Daftar narapidana yang dipidana sampai dengan 3 (tiga) bulan
Register B III Daftar hukuman kurungan termasuk orang hukuman yang menjalani pidana pengganti denda
Register C daftar catatan semua orang yang disandera
Register D daftar dan catatantentangbarang-barang berharga atau uang yang dibawa tahanan atau narapidana dan dititipkan pada RUTAN atau LAPAS.
Register E daftar dan catatan tentang tanggal dan hari seorang tahanan atau narapidana dikunjungi / dibesuk, siapa yang dikunjungi, siapa yang mengunjungi, dan jam berapa.
Register F daftar dan catatantentang pelanggaran tata tertib RUTAN atau LAPAS yang dilakukan oleh tahanan atau narapidana
Register G daftar dan catatantentang keadaan kesehatan seorang tahanan atau narapidana terkait dengan riwayat jenis penyakit yang disimpan di rumah sakit RUTAN atau LAPAS
Register H daftar dan catatan tentang seorang tahanan atau narapidana yang penempatannya diasingkan dari tahanan atau narapidana lain baik untuk kepentingan keamanan, mengidap penyakit menular atau atas permintaan tahanan atau narapidana itu sendiri
Registrasi kegiatan pencatatan dalam buku pendaftaran, penyiapan administrasi, dan dokumentasi
Ragi Belajar Ragi belajar adalah suatu langkah atau tindakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan dan menjaga kelestarian terselenggaranya Kejar Paket A. Ragi belajar dilaksanakan dengan memberikan rangsangan dalam bentuk : kunjungan (study tour) ke tempat-tempat industri kerajinan atau tempat yang ada kaitannya dengan bidang studi yang dipelajari;lomba dan pameran hasil kerja warga belajar;penghargaan dengan memberikan Surat Tanda Serta Belajar (STSB) kepada Narapidana (warga belajar) yang telah mengikuti program dengan baik dan surat penghargaan kepada tutor. [Sumber: Bab 111 dan IV Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK04.10 Tahun 1991 Tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha Bagi Narapidana)
Ratifikasi Pengesahan suatu perjanjian internasional (Sumber: R.Subekti,Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita:Jakarta, Hal.93)
Reclassering   Sebutan  untuk   penampungan   pada   masa   pemerintahan   kolonial Belanda. (Sumber : Tim Peneliti MaPPl FHUI, KRHN, dan LBH Jakarta (Peny: Topo Santoso dan Hasril Hertanto). Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji (Studi Awal Pcnerapan Konsep Pemasyarakatan). Jakarta: Kemitraan. 2007.. 10)
Regulasi pengaturan; menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan undang-undang (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Regleent op de orde en tucht Reglement op de orde en tucht adalah peraturan yang dibuat dari tahun 1872 yang ditujukan untuk mengatur tata tertib terpidana dan juga mengatur sementara pekerjaan-pekerjaan terpidana. (Sumber: Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN, dan LBH Jakarta (Peny: Topo Santoso dan Hashl Hertanto). Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji (Studi Awal Pcnerapan Konsep Pemasyarakatan). Jakarta: Kemitraan. 2007.. 7)
Rehabilitasi Hak untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta mertabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang jelas atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yg diterapkan (Sumber: Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
Rehabilitasi Medis Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika (Sumber: UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
Rehabilitasi Sosial Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Sumber: Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
Rekonvensi Rekonvensi diatur dalam Pasal 132a HIR yang maknanya rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam penjelasan Pasal 132a HIR disebutkan, oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya. untuk menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya. (Sumber: M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 468)
Remisi Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (Sumber: Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi)
Remisi Khusus Remisi Khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada Hari Besar Keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama. (Sumber: Pasal 1 Keputusan Menteri Hukum dan perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 TAHUN 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 tahun 1999 tentang Remisi)
Remisi Khusus Bersyarat Remisi khusus bersyarat adalah remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada Napapidana dan anak pidana, yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 (enam) bulan) (Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01.HN.02.01 Tahun 2001 Tentang Remisi Khusus Bcrsyarat serta Remisi Tambahan)
Remisi Umum Remisi Umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. (Sumber: Pasal 1, Keputusan Menteri Hukum dan perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 TAHUN 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 tahun 1999 tentang Remisi)  
Remisi Tambahan Remisi Tambahan adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. (Sumber: Pasal 1, Keputusan Menteri Hukum dan perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 TAHUN 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 tahun 1999 tentang Remisi)
Remisi Tertunda Remisi Khusus Tertunda adalah Remisi Khusus yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi Narapidana dan besarnya maksimal 1 (satu) bulan. (Sumber: Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.N.01.HN.02.01 Tahun 2001)
Reintegrative Shaming Reintegrative shaming adalah bentuk penghukuman alternatif yang di dalamnya tidak hanya menyertakan peran para penegak hukum namun yang terpenting justru peran masyarakat itu sendiri. Reintegrative shaming sebenarnya adalah bagian dari mashab reintegrasi sosial yang ada dalam penologi. Reintegrative shaming berasumsi bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan kuat untuk menerapkan budaya malu yang integratif akan mengalami tingkat kejahatan yang rendah. Untuk menerapkan bentuk penghukuman ini terlebih dahulu perlu ditumbuhkan budaya malu itu sendiri dalam masyarakat dan budaya malu tersebut dapat ditimbulkan dengan perubahan sosial yang terencana (Reintegrative Shaming, 2001).
Residential Program Residential program adalah rogram yang dijalankan dalam sebuah rumah atau lembaga dengan jumlah peserta 5-20 orang. Lokasi dari program ini biasanya berada di luar kota. Program ini dijalankan dengan maksud untuk merehabilitasi, stabilisasi, dan mereintegrasi pelaku. Program ini terutama ditujukan bagi pelaku yang memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus dan memiliki latar belakang yang khusus. (Sumber: McCharthy, Belinda., McCarthy, Bernard., &Matthew C Leone. (2001). Community Based Corrections (4ihEd). hal.205).
Residivis Residivis adalah seorang yang melakukan pengulangan kejahatan. (Sumber: Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 94)Ulangan kejahatan, kejadian bahwa seorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan. (Sumber: Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, cetakan ke. 17 Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 94)
Restitusi Restitusi didefinisikan sebagai persyaratan, baik yang dibebankan oleh aparat peradilan pidana maupun yang dijalankan secara sukarela oleh pelaku kejahatan namun dengan kesepakatan dari Sistem Peradilan Pidana, di mana pelaku diikutsertakan dalam perbuatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerugian atau kehilangan yang diakibatkan dari suatu tindak kejahatan. “Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”. (Sumber: Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang)
Restorative Justice Restorative   justice   merupakan   alternatif penyelesaian   perkara   di mana di dalamnya melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial, aparat peradilan   pidana,   dan   masyarakat.   Restorative   justice   programs didasarkan  pada  prinsip dasar bahwa   perilaku  jahat  tidak  hanya merupakan  perilaku yang melanggar hukum   namun juga  melukai merugikan masyarakat (United Nations Office on Drugs And Crime 2006, h.6). Jadi, restorative justice adalah proses pemecahan masalah yang fokus pada menebus kerugian yang ditimbulkan pada korban, meminta   pertanggung   jawaban    pelaku    akan    tindakannya,   dan melibatkan masyarakat dalam resolusi konflik tersebut. Partisipasi dari  pihak-pihak tersebut  merupakan   bagian  penting  dari   proses pembangunan      hubungan,      rekonsiliasi,      dan      pengembangan kesepakatan antara keinginan-keinginan pelaku dan korban ini. (Sumber: United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). Handbook of Restorative Justice Programmes, hal.6).
Riyadh Guideliners Ditetapkan melalui Resolusi No.45/112 dalam Sidang Pleno PBB ke-68, tanggal 14 Desember 1990. Dalam konsiderannya, Riyadh Guidelines sadar akan besarnya jumlah anak-baik yang mungkin berkonflik dengan hukum maupun tidak-ditelantarkan, diabaikan, diperlukan salah, dipaparkan pada penyalahgunaan narkoba, berada dalam lingkungan yang terpinggirkan, dan secara umum beresiko sosial. Pada aspek perundang-undangan, Riyadh Guidelines mengarahkan negara-negara pihak untuk memberlakukan dan menegakkan prosedur dan undang-undang khusus dalam rangka memajukan dan melindungi hak-hak kesejahteraan anak. (Sumber: Hadi Sopeno, kriminalisasi Anak, Jakarta:Gramedia, 2010,hal.81)
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) Unit pelaksana teknis tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. (Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana Narapidana dan Tahanan)Untuk pelaksanaan dibidang penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. (Sumber: Pasal 27 ayat (1) Kepmen Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan Rupbasan)    
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Unit pelaksana teknis tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan)Unit pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. (Sumber: Pasal 1 ayat (1) Kepmen Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan Rupbasan)Tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. (Sumber: Pasal 1 butir 2 Permen Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan)Rumah tahanan negara adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan, tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rutan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Kelas yaitu: a.        RUTAN Klas I; b.       RUTAN Klas IIA; c.        RUTAN Klas IIB; (Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04-PR.07.03 Tahunl985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara)


S

ISTILAH PENGERTIAN
Saksi Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Sumber: UU RI No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
Samapta Siap siaga (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))
Sarana dan Prasarana Peribadatan Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana peribadatan adalah tempat dan peralatan ibadah. (Sumber: Penjelasan atas Pasal 13 PP No.58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan)
Sarana dan Prasarana Perawatan Rohani dan Jasmani Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana perawatan rohani adalah perlengkapan baik berupa tempat maupun buku-buku keagamaan serta bacaan yang dapat dipergunakan untuk pembinaan moral dan akhlak. Yang dimaksud sarana dan prasarana jasmani adalah tempat dan alat olah raga. (Sumber: Penjelasan atas Pasal 13 PP No.58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan)
Satgas P2U (Satuan Tugas Pengaman Pintu Utama) Satuan tugas yang memiliki tugas pokok mengamankan pintu utama LAPAS dan RUTAN. Fungsi Satgas P2U : Mencegah dan mengamankan pintu utama dari masuk ataupun keluarnya orang dan barang secara tidak sah.Memeriksa dan menggeledah setiap orang tanpa terkecuali termasuk pejabat, petugas, pengunjung, dan pihak-pihak lain.Memeriksa dan menggledah setiap barang dan kendaraan yang masuk atau keluar LAPAS dan RUTAN.Menerima dan mengeluarkan penghuni berdasarkan surat-surat yang sah, memeriksa secara cermat identitas dan mencatat dalam buku laporan tugas pintu utama.Meneliti dan memeriksa secara cermat identitas tamu, menanyakan keperluannya, serta mencatat dalam buku tamu.Mengamankan senjata api, alat-alat keamanan dan barang inventaris lainnya dalam lingkungan pintu utama serta menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS.12.OT.03.01 Tahun 2008 tentang  Pembentukan Satgas P2U Lapas dan Rutan)
Segera (dalam hal pelayanan kesehatan tahanan/ narapidana) Tidak lebih dari 1 x 12 (satu kali dua belas) jam. (Sumber: Penjelasan Pasal 18 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)
Separatis Orang (golongan) yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))
Separatisme Paham atau gerakan untuk memisahkan diri (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))
Sidik Jari Sidik jari adalah kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu. Sidik jari merupakan salah satu alat bukti yang paling akurat karena : Sidik jari manusia tidak berubah selamanyaSidik jari manusia tidak ada yang samaSidik jari sebagai salah satu alat bukti yang dapat dibedakan
Sistem Pemasyarakatan Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Sumber: Pasal 1 ayat 2 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. (Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA)
Skill Training Skill training merupakan latihan keterampilan bagi para pelaku kejahatan. Keterampilan-keterampilan yang diajarkan misalnya seperti keterampilan mekanik, manajemen keuangan, keterampilan komputer, dan sebagainya. Salah satu program yang tak kalah penting juga dalam latihan keterampilan adalah keterampilan untuk memecahkan masalah. Dalam program tersebut pelaku diajarkan untuk bagaimana merumuskan tujuan, menganalisa masalah, lalu mengidentifikasi dan memilih alternatif tindakan yang tidak melanggar hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. (Sumber: McCharthy, Belinda., McCarthy, Bernard, & Matthew C Leone.(2001) Community Based Corrections (4thEd).h.340-341).
Spesifikasi Lapas Pembagian jenis LAPAS dengan memperhatikan kekhususan kepentingan pembinaan dan pengamanan. (Sumber: Penjelasan Pasal 8 ayat (2) PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP)
Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners Standar perlakuan bagi narapidana, dimana dikatakan setiap narapidana saat menjalani hukuman harus dipenuhi syarat-syarat seperti : buku register, pemisahan narapidana pria dan wanita; dewasa dan anak-anak, fasilitas akomodasi yang memadai; mendapatkan air serta perlengkapan toilet; pakaian dan tempat tidur, makanan yang sehat, hak untuk berolah raga di udara terbuka, hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi, tidak diperkenankan pengurungan sel gelap, borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana. (Sumber: Glossary HAM)  
Status Penalties Status penalties merupakan bentuk sanksi yang diberikan dengan meniadakan hak pelaku dalam kehidupan masyarakat. Misalnya dengan tidak mengizinkan seorang pelaku penipuan untuk menjadi pengacara atau menjadi pemimpin sebuah perusahaan. Atau dapat pula melarang dokter yang terlibat malpraktik untuk melanjutkan praktiknya (Sumber : United Nations Office on Drugs Crime, 2007,hal.29)
Steril Area Adalah tempat atau wilayah di dalam Lapas atau Rutan yang dinyatakan terlarang untuk dimasuki dan/atau dijadikan tempat beraktifitas oleh Narapidana dan Tahanan tanpa izin yang sah. (Sumber: Permen Hukum dan Ham RI No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan)
Study Release Study release adalah program yang menempatkan narapidana sebagai pelajar. Jadi, narapidana memainkan dua peran; pelajar di siang hari dan narapidana di malam hari.
Sumber Hukum Segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah dan sebagainya yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Sumber hukum adalah : Undang-undang, kebiasaan, hakim, perjanjian, ilmu pengetahuan, jurispudensi (Sumber: Glossary HAM)
Super Maximum Security Super Maximum Security adalah narapidana dikurung dalam sel selama 23 jam sehari, narapidana tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, tindakan yang dilakukan terhadap mereka bersifat represif, tidak ada interaksi antar narapidana, kebebasan berkreatifitas sangat terbatas, lingkungan yang dikontrol secara penuh, system kunci yang permanen, dan kontrol psikologi dan fisik secara total. (Sumber: Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN, dan LBH Jakarta (Peny:Topo Santoso dan Hasril Hertanto). Menunggu Perubahan dari balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan). Jakarta: Kemitraan.2007.Hal.36)
Supervisi Adalah suatu proses bimbingan kerja, dilakukan oleh PK yang lebih senior dan berkemampuan, dalam rangka meningkatkan kinerja PK di  unit pelaksana teknis. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 24: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Supervisor Adalah Assessor yang diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan, pengawasan, dan    pengelolaan pelaksanaan dan hasil Assessment  Risiko dan Assessment Kebutuhan yang dilakukan   oleh Assessor. (Sumber: Permen No.12 Tahun 2013 tentang Assessment)
Surat Jaminan Surat jaminan yang dibuat oleh pihak keluarga napi untuk menjamin bahwa keluarga yang menjadi narapidana tidak akan kabur saat menjalani PB/CB (Sumber: Kamus Hukum Online)

T

ISTILAH PENGERTIAN
Tahanan Tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI Bo.M.02-PK04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan)Tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan/Cabang Rutan (Sumber: Pasal 1 (3) PP 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan)
Tahanan Kota Tahanan yang penahanannya dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. [Sumber: Pasal 22 ay at (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
Tahanan Rumah Tahanan yang penahanannya dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. [Sumber: Pasal 22 ayat (3) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana]
Tahanan Rutan Tersangka atau terdakwa yang ditempatkan didalam Rutan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. (Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Hal. 3)
Tamping adalah narapidana yang membantu kegiatan Pemuka. (Sumber: Permen Hukum dan Ham No.7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lapas)
Tata Tertib Suatu tata nilai, norma dan peraturan guna mewujudkan ketertiban dalam LAPAS/RUTAN.
Teknisi Prosedural Adalah Peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) dalam membantu klien bertindak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 9: Bapas Klas I Jakarta, 2009)
Telram Jadwal Penghitung, perhitungan tanggal habis pidana, tidak menggunakan kalender biasa karena akan berbeda, terutama kalau melampaui tahun-tahun kabisat. (Sumber: Surat Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga, Direktorat Pemasyarakatan, Jakarta 8 Februari 1974, No.KP.10.13/3/1 tentang Pemasyarakatan sebagai Proses)
Tenaga Kesejahteraan Sosial   adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak. (Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA)
Terdakwa Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. (Sumber: Permen No.M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum)Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. (Sumber. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)
Tergugat Seseorang yang digugat di pengadilan (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Teroris Pihak/orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut (biasanya untuk tujuan politik) atau tujuan lain; Terorisme (suatu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam hal mencapai suatu tujuan tertentu terutama tujuan politik; tindakan-tindakan keras yang dipraktekkan oleh pihak tertentu. (Sumber: Glossary HAM)
Terorisme Kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah menjadi kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. (Sumber: Penjelasan umum Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Terorisme)
Terpidana Seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Sumber: Pasal 1 ayat 6 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)
Terpidana Bersyarat Orang yang dijatuhi pidana tetapi pelaksanaan hukumannya tidak dijalani, kecuali jika Terpidana tersebut sebelum habis masa percobaannya melanggar syarat yang telah ditentukan, maka hakim atas permintaan jaksa memerintahkan supaya orang tersebut menjalani pidananya. (Sumber: Penjelasan Pasal 45 (a) PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP)
Terpidana Penjara atau Kurungan Mereka yang telah diputus oleh hakim dengan pidana penjara atau kurungan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Hal. 3)
Tersangka Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Sumber: Permen No.M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum)
Tertangkap Tangan Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. (Sumber. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)
Throughcare Metode yang melampui aftercare dan yang sangat memerhatikan apa yang terjadi terhadap pelaku setelah lepas dari penahanan. Salah satu hipotesis dibalik pendekatan throughcare adalah bahwa intervensi awal (pada saat penjatuhan hukuman atau sebelumnya), melalui perhatian dan bantuan yang ditawarkan kepada pelaku dan keluarganya berupa kontak yang senantiasa terjada selama masa hukuman, memperkuat kemungkinan si pelaku mencapai transisi dan upaya kembali ke masyarakat yang efektif. (Sumber: John Pendleton (dalam McAllister dkk, 1002: 35) – yang dikutip dalam buku Analisis situasi Anak yang berhadapadan dengan hukum di Indonesia, UNICEF-Pusat Kajian Kriminolog FISIP ill: Jakarta, 2006-2007. Hal. 54)
Tim Pemeriksa HukumanDisplin Adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan untuk melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan terhadap Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib. (Permen Hukum dan Ham No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan)
Tim Pengamat Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut TPP adalah tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan. (Sumber: Permen Pemuka dan Tamping)Tim Pengamat Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan Narapidana terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas :memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; ataumenerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan PemasyarakatanTim Pengamat Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim yang bertugas memberi pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka tugas pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana, anak negara/sipil dan klien pemasyarakatan. TPP dapat dibedakan : TPP tingkat Pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.TPP tingkat Wilayah berkedudukan di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. TPP tingkat Daerah yang berkedudukan di Lembaga Pemasyarakatan/Balai Bispa. (Sumber: Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)
Tindak Pidana Khusus Tindak pidana khusus adalah jika tindak pidana khusus itu mencakup unsur-unsur yang ada pada tindak pidana umum, akan tetapi pidananya masih ada unsur kekhususanya. Contohnya adalah korupsi, pelanggaran HAM yang berat, terorisme, perdagangan orang, dan PKDRT. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang perundang-undangannya diatur secara khusus artinya dalam undang-undang yang bersangkutan dimuat antara hukum pidana materil dan hukum acara pidana (hukum pidana formil). (Sumber:http://elfi-indra.blogspotcom/2011/04/tindak-pidana-khusus.html)
Tindak Pidana Umum Tindak pidana umum atau Generic crime adalah istilah yang  digunakan untuk menyebut suatu tindak “pidana yang berdiri sendiri” atau independent crimes, seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya yang dinyatakan sebagai tindak pidana karena sudah dipositifkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang pidana. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum materil dan KUHAP sebagai sumber hukum formil. (Sumber:http://elfi-indra.blogspotcom/2011/04/tindak-pidana-khusus.html)
Tindakan Disiplin Adalah tindakan pengamanan terhadap Narapidana atau Tahanan berupa penempatan sementara dalam kamar terasing (sel pengasingan). (Sumber: Permen Hukum dan Ham No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan)
Tingkat   Pemeriksaan Tingkat   penyidikan, penuntutan, pemeriksaan banding dan kasasi. (Sumber: Penjelasan PP 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan)
Trafficking Menurut Protokol PBB trafficking didefinisikan sebagai kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung, atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dengan cara menculik, menipu, memperdaya (termasuk membujuk dan mengiming-imingi) korban, menyalahgunakan kekuasaan/wewenang atau memanfaatkan ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan dan tidak adanya perlindungan terhadap korban atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau imbalan untuk mendapatkan ijin/persetujuan dari orang tua, wali atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban, dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang memuat definisi yang hampir sama tentang perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Sumber: Glossary HAM)
Tri Dharma Petugas Pemasyarakatan Kode perilaku bagi petugas pemasyarakatan dan dirumuskan dalam bentuk ETOS KERJA yang isinya : Kami Petugas Pemasyarakatan Adalah Abdi Hukum, Pembina Narapidana dan Pengayom MasyarakatKami Petugas Pemasyarakatan Wajib Bersikap Bijaksana dan Bertindak Adil Dalam Pelaksaan Tugas;Kami Petugas Pemasyarakatan Bertekad Menjadi Suri Teladan Dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Pemasyarakatan Yang Berdasarkan Pancasila (Sumber: Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)
Tokyo Rules Atau dikenal juga dengan nama Standard Minimum Rules Jiff Non­custodial Measures, untuk upaya-upaya pidana non-penahanan dalam bentuk pemberian kerja sosial untuk melindungi masyarakat dan korban. Aturan ini dimaksudkan untuk mempromosikan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pengelolaan peradilan pidana, khususnya dalam memperlakukan pelaku, Keterlibatan ini merupakan upaya mendorong pelaku agar memilik rasa tanggung jawab terhadap komunitas .Menurut aturan ini Pemerintah harus mencoba memastikan keseimbangan dan kesesuaian antara hak individu pelaku, hak korban, memperhatikan keamanan serta keselamatan publik, dan mencegah tindak pidana.

U

ISTILAH PENGERTIAN
Uang Bawaan Uang bawaan adalah uang yang dibawa narapidana dan anak didik pemasyarakatan atau yang dititipkan keluarga narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang ditempatkan dalam brankas Lapas yang selanjutnya dalam penggunaannya diatur dalam Peraturan Menteri. (Sumber: Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan )
Ultimum Remidium Ultimum Remedium merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan bahwa penjara sebaiknya merupakan upaya terakhir yang harus diambil dalam penjatuhan sanksi pidana. Sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu UU sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif. (Sumber : Todung Mulya Lubis dan Alexander Ray. Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi. Jakarta: Buku Kompas. 2009.)
Undang, Undang-Undang ketentuan-ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara, disusun oleh kabinet (menteri, badan eksekutif, dsb) dan disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legeslatif, dsb) ditandatangani oleh kepala negara (Presiden, Kepala Pemerintah, Raja); aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa; hukum (dalam arti patokan yg bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam) (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))
Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut UPT Pemasyarakatan adalah rumah tahanan negara, rumah penyimpanan benda sitaan negara, balai pemasyarakatan, dan lembaga pemasyarakatan (Sumber: Permen Hukum dan Ham RI No M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dirjen Pas, Kanwil Hukum dan Ham, UPT Pas) Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan selanjutnya disebut UPT Pemasyarakatan adalah unit yang melaksanakan kegiatan pemasyarakatan di bidang pembinaan, pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan dan perawatan tahanan yang terdiri dari : Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Cabang Rutan (Sumber: Kepmen Hukum dan Perundang-Undangan RI No: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan)
Upah Imbalan yang jasa diberikan kepada narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan (Sumber: Penjelasan pasal 29 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP)Imbalan jasa yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang bekerja menghasilkan barang atau jasa (Sumber: Pasal 1 (5) PP No. 57 Tahun 1999)
Upaya Hukum Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima  putusan  pengadilan yang berupa  perlawanan  atau  banding atau  kasasi   atau  hak  terpidana  untuk  mengajukan  permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang (Sumber: KUHAP)
Upah Kerja Premi Upah kerja atau premi adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi. (Sumber: Pasal 29 ayat 1, Penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)
Usaha Pembimbing Kemasyarakatan Adalah semua upaya. Program dan kegiatan yang ditunjukkan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan hidup, kehidupan dan penghidupan klien pemasyarakatan. [Sumber: Buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 6: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

V

ISTILAH PENGERTIAN
Verbal Sanction Verbal Sanction atau sanksi verbal disertai dengan Nasehat (admonition), cercaan (reprimands), peringatan (warning), atau pemecatan (dischaeges) merupakan respon atau sanksi paling ringan yang dapat diberikan pengadilan ketika menemukan bahwa seseorang bersalah atau telah dinyatakan bersalah secara legal oleh hukum. Meskipun sanksi tersebut merupakan sanksi formal, namun dalam praktiknya mereka memiliki efek untuk menjamin bahwa sistem peradilan pidana tidak terlibat lebih jauh dalam kasus tersebut karena mereka tidak membutuhkan infrastruktur administratif. Pidana ini biasanya lebih ditujukan untuk pelaku anak-anak (Sumber : United Nations Office on Drugs and Crime. 2007. Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment, hal.29)
Visum et Repertum laporan dari para ahli di bidang kehakiman, khusus laporan tentang pemeriksaan oleh para dokter, dan dalam perkara pidana. (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)
Vonis Putusan hakim pada sidang pengadilan yang berkaitan dengan persengketan perkara pidana atau perdata. (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))
Voorwaardelijk Bersyarat, janggelan, digantungkan pada suatu peristiwa pada kemudian hari, suatu peristiwa yang masih akan terjadi tetapi tidak ada kepastian tentang terjadi atau tidaknya. (Sumber: Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita.hal. 109)
Voorwaardelijke buiten vervolging stellen   Voorwaardelijke buiten vervolging stellen adalah semacam probation atau percobaan dan pendahuluan penyelesaian perkara anak yang mana anak ditempatkan diluar penuntutan. (Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.Sejarah Pemasyarakatan dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2004. Hal: 48)
Viktimologi Suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari viktimisasi kriminal sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari kata latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi (Sumber: Arif Gosita.2004. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta:PT.Buana Ilmu Populer)

W

ISTILAH PENGERTIAN
Wajib Menjalani Latihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Apabila tidak dapat membayar denda, maka diganti dengan wajib latihan kerja yang dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dengna lama latihan tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari. (Sumber: Penjelasan Pasal 35 (g) PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP)
Wali Pemasyarakatan Wali Pemasyarakatan adalah petugas Pemasyarakatan yang melakukan pendampingan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Wali Pemasyarakatan melaksanakan tugas pendampingan selama Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan menjalani proses pembinaan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni, petugas, keluarga maupun anggota masyarakat. (Sumber: Permen Hukum dan Ham RI No : M.02.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan)
Wanprestasi Ditunjuk tidak atau tidak sepenuhnya membayar pokok lelang dan bea lelang, akibatnya, uang jaminan pembeli wanprestasi disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara. (Sumber : Pasal 16 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.06/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang)
Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) WBP adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. (Sumber: Pasal 1 (5) UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)
Work Release Work release merupakan salah satu bentuk program pembebasan sementara. Program ini memberikan kesempatan bagi narapidana untuk bekerja di luar dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya tersebut.
Wawancara Adalah alat utama bagi pembimbing kemasyarakatan untuk memperoleh data dan informasi dari tangan pertama tentang Klien, lingkungan masyarakat terkait maupun sumber lain. [Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 23: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

X

ISTILAH PENGERTIAN
   

Y

ISTILAH PENGERTIAN
Yurispudensi (1) ilmu dan penerapan prinsip undang-undang dan peradilan; (2) punan putusan hakim. (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)