Hindari Lapas Khusus Narkoba

Share:
LEBIH  50 persen penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia karena tersandung kasus narkoba. Tak  terkecuali Kaltim. Di Benua Etam, dari lima lapas dan empat rutan, banyak penghuninya karena kasus narkoba. Bahkan Kaltim memiliki lapas khusus narkotika di Samarinda.
Wakil Menteri (Wamen) Hukum dan HAM  Denny Indrayana tak memungkiri tingginya narapidana narkoba di lapas.  Ditemui usai membuka  Sosialisasi Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Sistem Pelayanan Administrasi Publik Secara Online pada Ditjen Administrasi Hukum Umum di Balikpapan, di Ballroom Novotel, Senin (3/2),  berkaitan itu, belum ada wacana untuk mendirikan lapas baru khusus untuk pengguna narkotika di Kaltim.
“Memang sekarang kebanyakan napi di Indonesia adalah kasus narkotika. Di atas 50-60 persen, terutama di kota-kota besar. Tapi kami justru menghindari pendirian lapas narkotika ini, karena pengguna seharusnya direhabilitasi bukan ditahan di lapas,” ucapnya kepada Kaltim Post, kemarin.
 “Kami inginnya mendorong pengguna (narkoba)  direhabilitasi bukan ditahan di lapas atau menambah lapas khusus narkotika,” ujarnya.
Begitu pula, dengan lapas khusus anak. Dirinya akan melihat perkembangan napi di lapas saat ini, termasuk di Kaltim. Denny ingin melihat seberapa besar kebutuhannya dan ketersediaan anggaran untuk pendirian lapas khusus anak.
“Sesuai kebutuhan anggaran dievaluasi nanti. Kalau bisa secepatnya,” katanya.   Terkait dengan anggaran yang disiapkan untuk membangun lapas khusus anak tersebut, dirinya enggan berkomentar banyak. “Itu pertanyaan yang mendetail. Nanti kalau saya jelasi bisa satu kolom saya tulis,” katanya.
 
BIKIN PT 4 MENIT
Pada kunjungan ke Balikpapan, kemarin, Denny juga membeber tentang pembenahan di Kemenkum HAM. Yakni, melalui sistem Administrasi Hukum Online (AHU), Kemenkumham mencoba memangkas birokrasi pelayanan pendirian badan hukum (PT atau yayasan), fidusia, pelaporan wasiat dan pelayanan kenotariatan menggunakan sistem online. Bahkan proses pendirian PT yang dulunya 120 hari atau 4 bulan kini dapat selesai kurang dari 4 menit.
Denny mengungkapkan melalui SABH NG ( Sistem Administrasi Badan Hukum New Generation) yang merupakan bagian dari sistem AHU online  tersebut diharapkan dapat memangkas pungutan liar (pungli) yang biasa terjadi saat proses pendirian PT hingga pelayanan kenotariatan, baik itu penempatan maupun perpanjangan jabatan notaris.
“Jadi semuanya sudah menggunakan sistem online, tanpa harus pemohon ke Jakarta dan mengeluarkan biaya lebih,” ujarnya.
Dengan mengandalkan beberapa perubahan layanan yang berbasis sistem online itu, dapat memangkas proses birokrasi panjang, dan rentan menyebabkan terjadinya suap-menyuap. Yang akibatnya membuat proses administrasi berjalan lamban.
“Kadang kalau lambat, sering ada tawar-menawar, mau cepat harus bayar berapa. Dengan adanya sistem baru ini, tidak ada istilah tawar-menawar seperti itu,” tegasnya.
Denny berharap, dengan menggunakan sistem baru ini budaya memberi dan menerima suap tersebut bisa dihilangkan. Karena itu, perbaikan diarahkan pada sistem yang ada sehingga ketika dirinya diganti, sistem tersebut tetap berjalan.
“Saat ini, sudah berjalan dengan baik. Jadi jangan tanya kekurangan sistem ini. Insya Allah akan kami perbaiki terus. Semuanya sudah online dan tidak ada pungli,” ucapnya.
Ketua Panitia Sosialisasi Yenny Wuryandari menuturkan kegiatan kali ini dilakukan untuk mensosialisasikan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sekaligus program Direktorat Jenderal (Ditjen) AHU tentang beberapa pelayanan online yang baru, seperti pendaftaran PT dan fidusia.
Melalui sistem online tersebut, membuat lebih memudahkan notaris dalam pengurusan pendirian PT. Namun yang masih menjadi kendala adalah masih ada beberapa notaris yang masih belum bisa menggunakan sistem online tersebut, sehingga masih menggunakan sistem manual.
Sosialisasi tersebut adalah sosialisasi ke-21 yang dilakukan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kaltim, yang diikuti oleh 158 notaris se-Kaltim, yang berasal Balikpapan, Samarinda, Bontang, Tenggarong, Bulungan, Tarakan, dan Tana Tidung.   (*/rkp/far/k7)
 
Sumber 
Hindari Lapas Khusus Narkoba | INFO_PAS | 4.5

Berita Lainnya